Buser24jam.com|Mateng-Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si., memimpin rapat koordinasi strategis guna menyusun langkah penanganan berbagai persoalan mendesak yang melanda daerah, mulai dari potensi kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, penurunan hasil pertanian, hingga lonjakan kasus penyakit akibat cuaca ekstrem. Pertemuan tersebut mengundang seluruh pemangku kepentingan, perangkat daerah, perwakilan perusahaan, serta tokoh masyarakat, Senin (31/8).
Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, wajib berkontribusi dan bertanggung jawab atas dampak kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan
Undang-Undang No. 39 tentang perkebunan pelaku usaha dilarang membuka lahan dengan cara membakar serta wajib menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Undang-Undang No. 641 tentang kehutanan pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area kerjanya. Instruksi Presiden No. 11 dan No. 12 Tahun 2021, serta peraturan turunan lainnya mempertegas kewajiban pencegahan dan penanganan kebakaran serta pelestarian lingkungan. Pasal 88 UU Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana serta tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan lingkungan. “Siapkan alat pemadam, mobil tangki, serta ketersediaan air bersih. Kita sedang berada dalam potensi kondisi darurat. Semua pihak harus bersiap.”
Kata Askary, Sebanyak 812,35 hektare lahan pertanian dan 1.355 petani terdampak kekeringan, Produksi kelapa sawit menurun 30–50 persen akibat kekeringan dan gangguan kabut asap. Wakil Bupati meminta Dinas Pertanian dan perangkat daerah terkait segera menyusun data lengkap, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, serta menyusun langkah bantuan dan penanganan bagi petani.
Wakil Bupati Askary menyampaikan, Lonjakan Kasus Penyakit dan Keterbatasan Layanan Kesehatan
Kondisi cuaca ekstrem diikuti dengan meningkatnya kasus penyakit di masyarakat, 235 kasus demam, 900 kasus diare, dan 49 kasus asma tercatat meningkat signifikan. Kapasitas ruang perawatan rumah sakit sudah penuh, sementara waktu tanggap layanan gawat darurat belum optimal ambulance membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk tiba di lokasi.
Wakil Bupati memerintahkan perbaikan fasilitas kesehatan, optimalisasi Posyandu dan Puskesmas, serta penyusunan strategi penanganan penyakit berbasis masyarakat.
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, Kapasitas produksi air bersih saat ini hanya 35 liter per detik, jauh dari kebutuhan masyarakat. Sumber air sungai semakin surut dan kualitasnya menurun, memaksa warga mengambil air langsung ke sungai yang berisiko terhadap kesehatan maupun keselamatan.
Wakil Bupati meminta solusi konkret dan percepatan penyaluran air bersih hingga ke tingkat desa, tidak sekadar berhenti di perencanaan. Potensi Kebakaran Hingga April 2027. Strategi Berbasis Wilayah
Berdasarkan prediksi, kondisi cuaca ekstrem berpotensi berlanjut hingga Januari–April 2027. Oleh karena itu, disusun langkah strategis, Menyusun peta rawan kebakaran per desa dan membagi fokus penanganan berdasarkan tingkat kerawanan. Strategi penanganan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, tidak seragam. Membangun sistem siaga dan kesiapan alat pemadam serta sumber air alternatif di titik-titik rawan. Menerapkan prinsip penghargaan dan sanksi pihak yang berprestasi dan berkontribusi nyata mendapat apresiasi, sebaliknya yang lambat dan tidak bergerak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Mempertegas pendelegasian kewenangan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa agar pelayanan dan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Membangun Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi yang Nyata Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menekankan bahwa keberhasilan penanganan seluruh persoalan tersebut sangat bergantung pada kerja sama yang nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Jangan hanya di mulut saja. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ketiadaan tindakan kita justru memicu keresahan di masyarakat. Mari bergerak bersama, karena kita semua bertanggung jawab atas Mamuju Tengah”.(HamsaH)
Komentar