PANGKALPINANG, BUSER24JAM – Pengalihan rute sementara KMP Menumbing dari Pelabuhan Sadai ke Pelabuhan Pangkalbalam sejak 30 Juni 2026 lalu pasca-amblasnya jembatan Movable Bridge (MB) Sadai, kini menuai protes keras dan kegeraman dari para sopir angkutan logistik antar-pulau. Janji hasil rapat koordinasi tingkat Provinsi Babel yang meyakinkan bahwa pengalihan rute dilakukan demi menjamin kelancaran logistik masyarakat Belitung, terbukti bertolak belakang dengan realitas di lapangan.
Berdasarkan investigasi tim media BUSER24JAM di area Pelabuhan Pangkalbalam, tercatat sudah 3 (tiga) kali armada ASDP KMP Menumbing melakukan aktivitas pelayaran penyeberangan menuju Pelabuhan Tanjung Ru, Belitung. Namun ironisnya, kapal penyeberangan tersebut terpantau hanya mengangkut muatan bahan bakar minyak (BBM) jenis Avtur milik PT Pertamina. Sementara itu, puluhan truk angkutan barang kebutuhan pokok (logistik pangan) milik rakyat dibiarkan telantar di pelabuhan tanpa kejelasan pelayanan.
Seorang sopir angkutan logistik yang menolak disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada tim redaksi. Ia mempertanyakan asas keadilan dari kebijakan operasional ASDP pasca-pengalihan ke Pangkalbalam.
“Hasil rapat di tingkat Provinsi dengan jelas meyakinkan kami bahwa pemindahan angkutan ASDP ke Pelabuhan Pangkalbalam adalah untuk memastikan logistik masyarakat ke Belitung tidak terhambat. Tapi kenyataannya, sudah tiga kali kapal berangkat, kami masyarakat kecil tidak mendapatkan pelayanan. Muatan yang kami bawa ini juga logistik, isi perut masyarakat Belitung! Lalu apa bedanya muatan kami dengan muatan Avtur Pertamina? Kenapa mereka dianakemaskan, sedangkan kami dianaktirikan tanpa ada keputusan?” ujar sumber tersebut dengan nada geram.11/07/2026
Para sopir menegaskan bahwa penundaan keberangkatan ini mengakibatkan kerugian materiil yang membengkak, potensi pembusukan barang pangan, serta naiknya biaya operasional pelabuhan. Mereka menyatakan bahwa jika aspirasi dan keluhan ini tetap tidak diindahkan serta tidak ada keputusan konkret dari pihak otoritas pelabuhan, para sopir siap mengambil tindakan tegas di lapangan.
Menyikapi polemik “tebang pilih” angkutan ini, potensi ada ketidak beresan dalam tata kelola SOP darurat pasca-amblasnya MB Sadai.
“Pelabuhan Pangkalbalam seharusnya menjadi solusi darurat yang berkeadilan bagi seluruh komponen logistik, bukan malah menjadi ajang prioritas korporasi tertentu dengan mengorbankan hajat hidup masyarakat Pulau Belitung,” tegas Edho
Hingga berita ini diturunkan, Edho mewakili sekian banyak para sopir angkutan logistik masih bertahan. Mereka menuntut pihak ASDP, Dinas Perhubungan Provinsi, dan otoritas Pelabuhan Pangkalbalam segera mengeluarkan keputusan tertulis yang adil mengenai jadwal keberangkatan truk logistik rakyat.(Red)
Komentar