Meninggalnya Nisa Arista di Klinik Ummi, Gerakan Pemuda Sasak Bersatu Desak Evaluasi Total dan Pertanggungjawaban Hukum

Loading

Buser24jam.com, Lombok Timur- Meninggalnya Nisa Arista di Klinik Ummi, Lombok Timur, menjadi sorotan serius masyarakat. Kematian seorang ibu dalam proses persalinan itu kembali membuka pertanyaan besar soal kualitas pelayanan kesehatan, standar keselamatan pasien, dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap klinik dan rumah sakit swasta.

Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu, Zaeni Hasyari, S.H, menegaskan peristiwa ini tidak boleh berhenti pada ucapan belasungkawa semata.

“Berdasarkan data yang dihimpun, angka kematian ibu (AKI) di Lombok Timur tahun 2024 tercatat 23 kasus, angka kematian bayi (AKB) 138 kasus. Tahun 2025 AKI 8 kasus dan AKB 69 kasus. Sementara tahun 2026 hingga November, AKI disebut mencapai 14 kasus,” ujar Zaeni.

Jika data itu terkonfirmasi resmi, kenaikan AKI dari 8 kasus pada 2025 menjadi 14 kasus pada 2026 patut menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

“Ini bukan sekadar statistik, ini nyawa manusia. Jangan sampai pemerintah baru sibuk evaluasi setelah nyawa melayang,” tegasnya.

Empat Tuntutan Gerakan Pemuda Sasak Bersatu:

1. Desak Dinkes Evaluasi Menyeluruh
Mendesak Dinas Kesehatan Lombok Timur segera memeriksa seluruh klinik dan rumah sakit swasta yang melayani ibu dan anak. Pengawasan tidak boleh hanya administratif, tapi harus memastikan tenaga medis kompeten, sarana memadai, penanganan gawat darurat obstetri, sistem rujukan efektif, dan SOP sesuai aturan.

*2. Desak DPRD Jalankan Pengawasan*
Meminta DPRD Lombok Timur, khususnya komisi kesehatan, segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk menjelaskan secara terbuka soal AKI, langkah pencegahan, pengawasan fasilitas swasta, dan evaluasi kasus Nisa Arista.

3. Minta Klinik Ummi Transparan*
Mendesak Direktur dan manajemen Klinik Ummi memberikan penjelasan transparan soal kronologi pelayanan kepada almarhumah, mulai dari penerimaan pasien, pemeriksaan, tindakan medis, penanganan gawat darurat, hingga keputusan rujukan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran standar profesi, SOP, atau kelalaian yang berhubungan dengan meninggalnya pasien, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku, baik administratif, etik, disiplin profesi, maupun pidana apabila unsurnya terpenuhi.

4. Desak Investigasi Independen dan Lindungi Hak Keluarga*
Kasus ini tidak boleh diselesaikan hanya lewat komunikasi informal atau kesepakatan yang mengabaikan hak keluarga untuk memperoleh kejelasan. Keluarga berhak memperoleh penjelasan dan menempuh mekanisme pengaduan serta upaya hukum jika ditemukan dugaan pelanggaran.

“Kami tidak sedang menghakimi tenaga medis ataupun menyimpulkan adanya malpraktik tanpa pembuktian. Namun kami menolak apabila setiap kematian ibu hanya berakhir sebagai angka statistik tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas,” tutup Zaeni.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Klinik Ummi dan Dinas Kesehatan Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi dan langkah evaluasi. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi.(Ar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed