Buser24jam.com, Lombok – Sebagus apa pun sebuah program, keselamatan manusia harus tetap berada di atas segala target dan kepentingan. Pesan sederhana itu terasa relevan ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), justru diwarnai dugaan gangguan kesehatan yang dialami ratusan penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan pantauan di lapangan sebagaimana disampaikan dalam rilis tersebut, sedikitnya 277 orang diduga terdampak. Rinciannya, 181 orang berasal dari SDN Beber, 95 orang dari SDN Mertak Kesambik Daye, dan satu orang dari SDN Repok Puyung. Sejumlah korban mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pringgarata.
Ratusan jumlah korban tersebut tentu bukan sekadar angka dalam catatan pelayanan kesehatan. Semestinya anak anak menikmati makanan bergizi di sekolah, orang tua yang mendadak cemas, guru yang ikut mengalami gangguan kesehatan, serta keluarga yang harus kembali membawa anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian serius dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis (APPMBGI) DPD I NTB. Sekretaris APPMBGI DPD I NTB, Raden Imam Prasetyo, bersama sejumlah pengurus mendatangi Puskesmas Pringgarata pada 11 September 2026 sekitar pukul 19.00 Wita.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi korban secara langsung sekaligus mendengarkan keterangan dan keluhan masyarakat yang terdampak.
Di hadapan sejumlah awak media, mas Prasetyo
mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas sembari menunggu hasil pemeriksaan resmi. Menurutnya, penyebab gangguan kesehatan harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan medis, data, dan hasil laboratorium, bukan berdasarkan dugaan atau kesimpulan sepihak.
“Kami datang untuk melihat kondisi korban dan mendengarkan masyarakat. Insiden ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan penerima manfaat,” tegas Raden Imam Prasetyo.
Raden menilai seluruh SPPG perlu melakukan pembenahan untuk mencegah peristiwa serupa. Ia menekankan bahwa anak-anak merupakan amanah bangsa sehingga setiap tahapan penyelenggaraan MBG harus dilaksanakan dengan kehati-hatian, disiplin, dan tanggung jawab.
Ia juga meminta SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut memberikan perhatian maksimal kepada para penerima manfaat, termasuk turut membantu penanganan kesehatan korban apabila diperlukan.
“Kami meminta SPPG terkait turut bertanggung jawab dalam penanganan korban, terutama memastikan mereka memperoleh pengobatan secara maksimal,” tegas Prasetyo.
Dugaan Penurunan Kualitas Menu
APPMBGI DPD I NTB menyampaikan adanya analisis sementara mengenai dugaan penurunan kualitas salah satu menu dalam proses distribusi dan penyajian.
SPPG Yayasan Budi Sain Mangkling di Dusun Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, disebut berkaitan dengan temuan tersebut.
Namun, informasi itu belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab gangguan kesehatan para korban. Kepastian penyebab masih menunggu hasil pemeriksaan resmi, termasuk pemeriksaan laboratorium oleh Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) NTB.
Di sinilah persoalan menjadi penting untuk ditelusuri. Jika penyebab belum dipastikan, maka setiap kemungkinan harus diperiksa secara menyeluruh. Sebab, keamanan pangan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan apakah makanan memenuhi standar gizi, tetapi juga apakah makanan tersebut aman dikonsumsi.
Menurut Raden, pengawasan MBG seharusnya dilakukan sejak bahan baku dipilih hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat. Rantai tersebut mencakup pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian dan konsumsi.
Dengan kata lain, satu mata rantai yang luput dari pengawasan dapat berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
Orang Tua Berhadapan dengan Kecemasan
Salah seorang wali murid, Muksin, mengisahkan kondisi putrinya, Azkiya Hafizatul Quran, 10 tahun, siswi kelas IV SDN Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.
Muksin menuturkan bahwa Azkiya pertama kali dibawa ke Puskesmas Pringgarata sekitar pukul 09.30 Wita bersama korban lainnya.
Ia menyebut sekitar 181 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringgarata. Salah seorang di antaranya merupakan guru SDN Beber.
Setelah menjalani pemeriksaan, kondisi Azkiya bersama sejumlah korban lainnya sempat membaik sehingga sekitar pukul 14.00 Wita mereka diperbolehkan pulang.
Namun, situasi berubah ketika Azkiya tiba di rumah. Kondisinya kembali menurun sehingga Muksin harus membawa putrinya untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.
“Sekitar pukul 19.00 Wita, Azkiya kembali dibawa ke Puskesmas Pringgarata bersama dua korban lainnya,” ungkap Muksin kepada wartawan.
Kondisi tersebut menambah kekhawatiran para wali murid. Dalam situasi itu, aparat kepolisian disebut telah mengamankan kepala SPPG untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Bagi Muksin, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian serius dan melakukan evaluasi apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran.
“Jika ditemukan kesalahan, BGN harus mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Muksin.
Ia juga menyayangkan apabila gangguan kesehatan yang dialami korban dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Bagi orang tua, kesehatan anak bukan perkara sepele yang dapat ditukar dengan keberhasilan memenuhi target program.
Muksin menegaskan bahwa para wali murid pada dasarnya mendukung program MBG. Namun, dukungan tersebut harus berjalan bersama dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat.
Keluhan Korban Kembali Muncul
Kisah serupa disampaikan Inak Asmah, wali Aqila, siswi kelas IV SDN Beber. Ia mengatakan putrinya turut mendapatkan penanganan medis setelah mengalami mual dan muntah seusai mengonsumsi makanan MBG.
Aqila sempat diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan. Namun, kondisi tersebut kembali memburuk.
Sekitar pukul 16.30 Wita, Aqila mengalami mual dan muntah-muntah. Keluarga kemudian membawanya kembali ke Puskesmas Pringgarata sekitar pukul 17.00 Wita.
Gangguan kesehatan juga dialami Azian Diana, salah seorang guru SDN Beber. Menurut Azian, pihak sekolah sebelumnya sempat memperoleh informasi dari SPPG mengenai kejadian serupa di SDN Mertak Kesambik.
Masalahnya, informasi tersebut diterima setelah makanan MBG telah dikonsumsi para siswa.
“Pihak SPPG sempat menghubungi sekolah karena ada kejadian di SDN Mertak Kesambik, tetapi makanan sudah terlanjur dikonsumsi anak-anak,” kata Azian kepada wartawan.
Azian mengaku kondisi tubuhnya pada awalnya masih terasa normal. Sekitar satu jam setelah mengonsumsi makanan, ia mulai merasakan mual yang kemudian disertai muntah-muntah.
Sekitar pukul 17.00 Wita, Azian akhirnya mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Pringgarata.
APPMBGI Soroti Ketiadaan Trauma Center
Di tengah penanganan para korban, Raden Imam Prasetyo juga menyoroti belum adanya trauma center khusus bagi korban dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG.
Menurut dia, perhatian terhadap korban tidak seharusnya berhenti setelah kondisi fisik dinyatakan membaik. Dampak psikologis yang mungkin dialami anak-anak dan keluarga juga perlu menjadi perhatian.
“Pemerintah pusat melalui BGN perlu memberikan atensi dengan menyediakan trauma center bagi korban terdampak,” ungkap Raden.
Pernyataan tersebut memperluas persoalan dari sekadar pemeriksaan makanan menjadi evaluasi terhadap mekanisme penanganan korban secara menyeluruh.
Program MBG merupakan program yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Karena itu, standar kehati-hatian semestinya tidak boleh dikendurkan hanya karena program tersebut memiliki target penerima manfaat yang besar.
Menunggu Jawaban dari Laboratorium
Sampai tahap ini, penyebab pasti gangguan kesehatan para korban masih menunggu hasil pemeriksaan resmi. Karena itu, dugaan terhadap kualitas makanan maupun pihak tertentu tetap perlu ditempatkan sebagai informasi awal yang harus diverifikasi.
Pemeriksaan Dinas Kesehatan dan BPOM NTB menjadi bagian penting untuk mengurai persoalan tersebut secara objektif. Hasil laboratorium diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai penyebab sebenarnya dari gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.
Persoalan keamanan pangan juga perlu dilihat dari keseluruhan rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari bahan baku, proses memasak, kebersihan peralatan, penyimpanan, pengemasan, suhu makanan, waktu distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
Jika program sebesar MBG diibaratkan sebuah rantai, setiap mata rantai harus kuat. Sebab, kegagalan pada satu titik dapat berdampak kepada penerima manfaat yang berada di ujung proses.
Dan di ujung proses itu bukan sekadar angka statistik, melainkan anak-anak.
Anak-anak yang datang ke sekolah dengan harapan mendapatkan makanan bergizi tidak seharusnya pulang membawa rasa mual, muntah, atau kecemasan orang tua.
Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa banyak kotak makanan yang berhasil dibagikan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah makanan tersebut benar-benar bergizi, higienis, aman, dan sampai kepada anak-anak tanpa mempertaruhkan kesehatan mereka.
“Program boleh mengejar target, tetapi keselamatan anak tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar untuk mencapai target tersebut.(*)
Komentar