Buser24jam.com|Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat (Sulbar) memperkuat sinergi strategis dengan menggandeng Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS). Kolaborasi ini difokuskan untuk menggenjot sosialisasi kebijakan tarif nol rupiah bagi penciptaan karya cipta di sektor seni dan ekonomi kreatif.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulbar, Saeful Rochim, di hadapan pengurus daerah IJS dari enam kabupaten. Hadir dalam agenda tersebut perwakilan pengurus dari Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene, hingga Polewali Mandar (Polman) serta pengurus Pusat IJS Sulbar.
“Kami sengaja menggandeng teman-teman media karena gaungnya akan jauh lebih luar biasa dan pesannya lebih mudah terjembatani ke tengah masyarakat luas,” ujar Saeful Rochim saat memberikan sambutan, di Hotel Aflah Mamuju, Selasa 10 November 2026.
Ia menilai, kesempatan luar biasa ini dimanfaatkan untuk menyampaikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Melalui keterlibatan insan pers, kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan kekayaan intelektual (KI) diyakini dapat tumbuh sekaligus mendongkrak profesionalisme.
“Oleh karena itu, para pencipta dan pelaku seni perlu memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga dan karya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal,” lanjut Saeful Rochim dalam pemaparannya.
Pelaksanaan sosialisasi kebijakan krusial ini dirangkaikan secara khusus dengan agenda Pra-Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam rangka HUT ke-12 IJS Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IJS atas perjalanan dan kontribusinya bagi insan pers.
Pemerintah sendiri telah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi terbaru ini membawa angin segar bagi para kreator karena menetapkan tarif pencatatan hak cipta lagu dan musik sebesar nol rupiah alias gratis.
“Salah satu kemudahan yang diberikan adalah pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik dengan tarif nol rupiah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Saeful.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tarif nol rupiah ini bukan berarti karya tersebut tidak bernilai. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk fasilitasi dan kemudahan dari pemerintah agar para pencipta dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa terbebani biaya pencatatan.
Lebih lanjut, Kemenkum Sulbar memaparkan bahwa sinergi dengan media ini diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, para pencipta, seniman, hingga pelaku wirausaha semakin memahami pentingnya mengamankan karya intelektual mereka.
“Melalui sinergi ini, kita berharap ekosistem kekayaan intelektual di Sulawesi Barat semakin kuat sehingga mampu mendorong masyarakat untuk terus berkarya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari hasil kreativitasnya,” pungkas Saeful Rochim.(HamsaH)
Komentar