November 29, 2023

soni

LSM Lingkungan Hidup Akan Laporkan Pengusaha Kota Padang ke Gakkum KLHK yang Bangun Resort Tanpa Izin Lingkungan di Pulau Cubadak
3 min read

LSM Lingkungan Hidup Akan Laporkan Pengusaha Kota Padang ke Gakkum KLHK yang Bangun Resort Tanpa Izin Lingkungan di Pulau Cubadak

Loading

Pessel,Sumbar :

LSM Lingkungan Hidup AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) dan beberapa awak media, Senin 27/11/2023 melakukan investigasi ke Pulau Cubadak Nagari Sungai Nyalo  Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terkait adanya pembangunan resort yang tidak memiliki izin lingkungan tetapi telah melakukan kegiatan penebangan pohon, meratakan tanah bukit yang diduga telah berdampak terhadap lingkungan.

Soni.,S.H.,M.H.,C.Md.,C.CA Ketua Umum AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) mengatakan, perbuatan pengusaha asal padang tersebut sudah seperti IKN saja di Kalimantan Timur, rambah dan bangun dulu baru izin lingkungan (Amdal) menyusul,”ungkapnya.

Sebab Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelanggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

“Jadi sudah jelas bahwa ijin lingkungan harusnya lebih dahulu diurus sebelum proyek atau pekerjaan itu dilaksanakan jangan malah proyek dikerjakan dulu yang berdampak terhadap lingkungan dan izin Analisa Dampak Linkungan (Amdal) baru menyusul ini sudah jelas salah,”terang soni.

Soni menambahkan jika proyek ini dikerjakan baru diurus izin lingkungan berarti kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak terencanakan dengan baik, karena harus ada kajian ekonomi lingkungan dan kajian lingkungan lainya agar dapat diketahui daya dukung dan daya tanpung dalam suatu usaha kedepanya, ada tidak dampak buruk yang akan tibul terhadap usaha tersebut, juga sebalik apa keuntungan kedepanya yang akan diperoleh dari usaha tersebut ini baru namanya pembangunan yang berkelanjutan.

Harusnya pemerintah juga dapat bertindak tegas terhadap investasi yang salah dalam melakukan kegiatanya usahanya, karena sudah jelas ini diatur dalam undang-undang, “Bahwa sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 UU PPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Kami dari LSM Lingkungan Hidup dan beberapa awak media sudah menyiapkan laporan ke Gakkum Seksi II Wilayah Sumatera di Pekanbaru agar kasus ini segera ditindak lanjuti agar kedepannya pelaku usaha tidak semena-mena dalam melakukan kegiatanya yang dapat berdampak terhadap lingkungan,”tegasnya

Sebelumnya awak media telah mengubungi Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pessel, Andi Fitriadi Amdar untuk menanyakan permasahan tersebut dan beliau mengatakan bahwa yang menangani itu adalah dari provinsi dan bukan kewenangan kabupaten.

“Dan memang setahu kami sampai saat ini belum ada izin lingkungannya karena mereka masih dalam proses izin lingkungan,”ungkapnya

Kemudian awak media coba mengubungi salah satu pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan beliau mengatakan bahwa memang benar izin lingkunganya masih dalam proses dan besok kami juga akam melakukan rapat terkait permasalahan pembangunan resort di pulau cabadak tersebut.

Sampai dengan terbitnya berita ini belum adanya tindakan tegas terhadap pembangunan resort tersebut oleh pemerintah daerah maupun provinsi yang mana dari pantauan awak media di lapangan yang melakukan investigasi adanya beberapa rumpun mangrove yang ikut tertimbun untuk mendirikan camp tempat tinggal para pekerja mereka saat ini….Bersambung.(Team Redaksi)

 

Resmi 937 Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Ekasakti dan AAI Padang di Wisuda
2 min read

Resmi 937 Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Ekasakti dan AAI Padang di Wisuda

Loading

Padang :

Bertempat di gedung Auditoriun Uneversitas Negeri Padang sebanyak 937 mahasiswa/mahasiswi  Universitas Ekasakti (Unes) ke-58 dan Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) ke-67 menjalani wisuda  sabtu (25/11/2023).

937 orang lulusan ini terdiri dari, Fakultas Hukum Pasca Sarjana S2 53 orang dan S1 Hukum sebanyak 239 orang. Dari Fakultas Ekonomi sebanyak 179 orang, D III Manajemen dan Informatika 40 orang, Fakultas Teknik dan Perencanaan 146 orang, Fakultas Pertanian 81 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 116 orang, Fakultas Sastra 11 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 34 orang dan dari AAI 31 orang.

Hadir dalam acara wisuda ini Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Berlius.,M.M dan Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma,S.H,M.Pd dan Unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.

Rektor Universitas Ekasakti Padang, Prof Sufyarma Marsidin dalam kata sambutanya menyampaikan rasa bahagia dan apresiasi yang tinggi atas lulusan wisudawan/wisudawati saat ini.

“Dan ini adalah titik awal dari perjalanan baru yang akan membawa saudara ke berbagai lapisan masyarakat, baik sebagai pemimpin, pekerja, atau individu yang berkontribusi pada perubahan positif,” ucapnya.

Prof Sufyarna Marsidin menambahkan pendidikan tinggi adalah tonggak dalam pembangunan individu dan masyarakat. Di Universitas ini, kata Sufyarma, saudara telah memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman yang akan menjadi bekal berharga.

“Saudara telah belajar untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mencari solusi atas tantangan yang kompleks secara komprehensif. Semua ini adalah modal utama yang akan dibawa dalam setiap langkah saudara di masa depan,” tuturnya.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya menggali ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Selama belajar di kampus saudara telah membangun nilai-nilai moral, etika, serta pengetahuan dan keterampilan yang akan membimbing dalam menghadapi berbagai situasi di kehidupan nanti.

Ketua Pembina YPTP, Prof. Dr. Andi Suryaman Mustari Pide juga mengucapkan syukur dan mengucapkan selamat atas pencapaian baru gelar akademik yang tersemat di nama indah para wisudawan/wisudawati hari ini.

“Selamat atas segala perjuangan yang telah dilalui hingga bisa sampai pada titik ini. Seandainya dalam perjalanan tersebut ada hal yang tidak mudah, namun hari ini bukti bahwa hal yang tidak mudah bukan berarti sebuah kemustahilan dalam hidup,” katanya.

Ia berpesan kepada Wisudawan/i untuk berterimakasih kepada orang tua, keluarga, dan juga kepada diri sendiri atas perjalanan, pengalaman, dan segala bentuk tempaan hidup yang para wisudawan/i telah lalui.

Kemudan kata sambutan dilanjutkan oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Oleh Drs. Berlius.,M.M dan Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma,S.H,M.Pd dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan terus meningkatnya dan majunya dalam menerapkan pembelajaran lampau yang dilakukan oleh universitas ekasakti saat ini.

“Teruslah berkprah untuk bangsa dan negara sebagai terdidik untuk membangun negara yang kita cintai ini,”tutupnya dengan ditambah beberapa pantun yang sangat kocak untuk mahasiswa/mahasiswi dan semua undangan yang hadir.

Kami juga dari team redaksi mengucapkan selamat dan sukses atas diwisudanya mahasiswa/mahasiswi  Universitas Ekasakti (Unes) ke-58 dan Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) ke-67 semoga ilmu yang didapatkan selama ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini.(Team Redaksi)

 

 

Team Garuda O8 Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
2 min read

Team Garuda O8 Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Loading

CISARUA – Relawan Team Garuda 08 sangat percaya diri calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memenangkan satu putaran Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Ketua Umum Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih, Mayjen TNI Purn Sabar Yudo Suroso mengatakan, untuk menuju satu putaran kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih dan Team Garuda 08  ada aplikasinya, ada bagaimana cara kerjanya.

Sebab di dalamya ada bidang informasi dan teknologi (IT), bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya maupun bidang lainnya.

“Semuanya ada di dalamnya, dan kita (Prabowo-Gibran)  kuat. Kita yakin para relawan dan para partai koalisi akan terjadi satu putaran,” ujarnya dalam Rapat Terbatas DPP Team Garuda 08 Membahas Pemenangan Prabowo-Gibran di The Bali House Puncak, Tugu Selatan, Cisarua, Senin (2/11/2023).

Rapat diikuti para ketua DPD Team Garuda 08 dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.

Menurut mantan Gubernur Akmil itu, apa yang disampaikannya ini tidak hanya sekedar omongan, karena ini ada aplikasinya ada bagaimana cara kerjanya.

“Ya itu tadi, kami ada bidang IT, jadi kita optimis akan terjadi satu putaran untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Bukan tidak mungkin, pertimbangan satu putaran kan supaya dana yang digunakan untuk kampanye tidak terlalu banyak,” tandasnya.

R. Haidar Alwi, Dewan Pembina Team Garuda 08 menargetkan 55 persen suara.

“Kita menargetkan Prabowo Gibran menang di satu putaran 55-56 persen,” katanya.

Dia menegaskan, target tersebut realistis. Apalagi bagi Team Garuda 08 tidak ada daerah yang dianggap berat untuk mendulang suara Prabowo-Gibran.

“Tidak ada yang berat, Insya Allah tidak ada yang berat karena kita adalah relawan sejati tidak memikirkan apapun, bagaimana caranya Prabowo-Gibran menjadi Presiden ditahun 2024-2029 dan rakyat menjadi suka cita dengan beliau menjadi proesiden dan wakil presiden,” tandasnya.

Sementara menyikapi mulai banyaknya serangan dari kompetitor yang semakin kencang,

Pihaknya akan mengikuti instruksi Prabowo Subianto bahwa pada Pemilu 2024 harus happy, tidak ada hinaan, hoaks dan damai.

“Pemilu ini harus dibawa senang hati, namanya juga Pemilu, pesta demokrasi itu yang dianjurkan oleh Prabowo dalam kegiatan Garuda 08,” katanya.

Ketua Umum Team Garuda 08 Prabowo-Gibran, Steven Samuel Lee Lahenko menambahkan, kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran sangat mungkin terwujud.

Apalagi masyarakat untuk memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke 9 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sangat antusias.

Dalam beberapa lembaga survei pun, pasangan ini kerap unggul dari dua kandidat calon lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

” Team Garuda 08 telah terbentuk di seluruh provinsi maupun kota dan kabupaten di Indonesia. Relawan-relawan ini.bahkan sudah ada hingga ke tingkat yang paling bawah,” tandasnya.

Saat ini kata Bung Sammy, sapaan karibnya, sudah terkumpul lebih dari 3 juta relawan Team Garuda 08 yang siap memenangkan Prabowo-Gibran.

Ibuk Dayu Minta Keadilan, Hak Tanggungan Dilelang oleh Bank Sisa Uang Lelang Raib
2 min read

Ibuk Dayu Minta Keadilan, Hak Tanggungan Dilelang oleh Bank Sisa Uang Lelang Raib

Loading

Kampar,Riau

Ibuk Dayu bersama suaminya Mhd Armansyah yang beralamat di Dusun II Keramat Sakti  RT.002/RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau meminta keadilan atas raibnya sisa uang lelang hak tanggungan rumahnya.

Ditemui awak media saat bersama kuasa hukumnya Soni.,S.H.,M.H.,C.Md dari Kantor Hukum Brotherson Law Office and Rekan Senin 13/11/2023 di kubang raya mengatakan bahwa dia merasa terzolimi karena rumah yang menjadi hak tanggungan di PT.BPR Putra Riau Mandiri (Sekarang) PT.Fianka Rezalina Fatma telah dilelang tanpa persetujuanya.

“Benar saya merasa di zolimi oleh pihak Bank BPR. Fianka Rezalina Fatma karena rumah orang tua saya yang saya jaminkan ke Bank BPR dan senilai Rp.40jt telah dilelang oleh pihak bpr,”ucappnya.

Dan ini saya alami di saat saya kesulitan ekonomi maka pihak bank bpr melakukan gugatan ke PN Bangkinag dan saya sempat  memohon agar dikasih keringanan angsuran namun pihak dari Bank bpr tidak mau menerima permohonan keringanan angsuran sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulanya yang saya ajukan agar majelis hakim mengabulkanya.

Yang anehnya lagi tanpa persetujuan dari saya sebagai debitur pihak bpr telah melakukan lelang sepihak dan menjual rumah tersebut kepada pihak lain, dan malah sisa dari penjualan dari rumah tersebut juga tidak diberikan kepada saya,”terangnya dengan sedih.

Karena pihak bpr menjual rumah tersebut dengan harga Rp.120jt jadi dari sisa uang lelang tersebut harusnya masih ada hak yang harus kami terima, namun sampai dengan saat ini kami tidak pernah menerimanya.

Intinya saya sekarang ini mau mencari keadilan dengan keadaan saya saat ini, orang susah dan lemah yang tidak punya apa-apa lagi dan alhamdulilah bapk soni mau membantu kami setelah kami menyampaikan semuanya kepadanya.

“Semuanya sudah kami serahkan kepada kuasa hukum kami apa tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap pihak bpr tersebut yang kami anggap telah menzolimi kami selama ini.

Soni kuasa hukum dari ibuk dayu mengungkapkan bahwa sudah menyurati pihak bpr dan masih menungu balasan surat dari pihak bpr agar pihak bpr dapat memberikan hak ibuk dayu yang belum pihak bpr berikan selama ini.

Yah intinya kita minta itikad baik dari pihak bpr untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan mediasi kedepanya agar permasalahan ibuk dayu dapat terselesaikan dengan baik.

“Namun jika pihak bpr tidak beritikad baik, maka amat sangat terpaksa Klien kami akan segera mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum/Perlindungan Konsumen di Pengadilan dan membuat laporan ke Polda Riau serta mencadangkan melakukan upaya-upaya hukum lainnya yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingan dan hak-hak hukum Klien kami,”ungkap soni.(Team Redaksi)

 

Jika Tidak Melakukan Pemulihan Lingkungan LSM Lingkungan akan Gugat PKS Jaya Bersinar Sejahtera ke PN Pelalawan
4 min read

Jika Tidak Melakukan Pemulihan Lingkungan LSM Lingkungan akan Gugat PKS Jaya Bersinar Sejahtera ke PN Pelalawan

Loading

Pelalawan,Riau :

Limbah pabrik PKS Jaya Bersinar Sejahtera cemari lingkungan dan air kanal sehingga lumpur limbah mengemdap di sepanjang parit yang membuat ikan dan biota air banyak yang mati.

Pabrik kelapa sawit yang berada di desa Tanjung Air Hitam tersebut mengalirkan limbah melalui parit buatan yang mengalir ke kebun warga dan daerah aliran sungai , Hal ini terpantau LSM Lingkungan AJPLH (Aliansi Jurnalis PENYELAMAT Lingkungan Hidup) dan awak media ketika investigasi kelapangan, Jum’at (10/11/2023).

Soni,,S.H.,M.H.,C.Md Ketua Umum AJPLH mengatakan bahwa limbah pabrik yang mencemari parit dan lahan sawit masyarakat sangat berdampak terhadap biota air dan ikan, karena beberapa minggu sebelumnya akibat limbah tersebut banyak ikan yang mati akibat tercemar limbah pabrik PKS Jaya Bersinar Sejahtera.

Hasil temuan dilapangan bukan saja ikan yang mati, cacing-cacing tanah juga banyak yang keluar dari permukaan tanah dan mati, begitu juga rumput di sekitar lahan yang tercemar oleh limbah pabrik tersebut juga ikut mati.

“ Dan air yang mengalir ke kanal kebun PT.MAL juga tidak dapat digunakan oleh karyawan PT.MAL untuk mandi dan mencuci karena ikut tercemar akibat limbah PKS Jaya Bersinar Sejahtera,”ungkap soni

Saat awak media konfirmasi kepada pihak management perusahaan melalui jaringan seluler pihak perusahaan tidak ada mau mengangkat telepon dari awak media, begitu juga pesan whatshaap yang dikirim awak media hanya di baca saja namun tidak ada dibalasan dari phak perusahaan.

Terpisah Awak melakukan konfirmasi kepada Dinas lingkungan hidup(DLH) melalui pak Deli Bagian Pengaduan mengatakan, DLH kabupaten Pelalawan sudah chek ke lapangan Minggu kemaren dan mengatakan PKS tersebut sedang dilakukan perbaikan IPAL nya.

Saat awak media bertanya apakah pihak DLH sudah ada mengambil sempel terkait limbah PKS yang mencemari tersebut..? pihak DLH menjawab tidak ada mengambil sempel karena sudah jelas memang itu sudah limbah semuanya.

‘Dan kami dari DLH juga sudah turun dengan kapolsek untuk mengecheknya akibat cemaran limbah tersebut sampai ke air kanal kebun PT.MAL”ucapnya

Kami dari LSM Lingkungan Hidup akan menyurati pihak PKS Jaya Bersinar Sejahtera agar mengganti ikan-ikan yang mati tersebut akibat limbah mereka tersebut, seperti ikan gabus, lembat, lele, tuakang, sepat, sepahan, gobal, betik, dll.

“Ya ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan agar mengganti ikan yang mati dengan bibit yang baru dan sebelum bibit ikan dimasukan kembali ke parit harus di chek dulu baku mutu tanah dan air masih ada tercemar tidak dengan limbah pabrik sebelumnya.

Dan ini sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 UU PPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai/parit maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:
1.  Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.
2.   Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.

Pertanggungjawaban Pidana jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a.    Badan usaha; dan/atau
b.    Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

“Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Akibat dari Pencemaran Lingkungan
Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
a.    Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
b.    Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c.    Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

‘Surat sudah kami siapkan dan hari ini akan kita kirimkan kepada pihak perusahaan dan kita tembuskan ke dinas lingkungan hidup kabupaten dan dinas perizinan kabupaten pelalawan.

Jika dalam waktu satu minggu setelah surat kami kirimkan tidak ditindak lanjuti maka ini dasar kami untuk melakukan gugatan  legal standing terhadap PKS Jaya Bersinar Sejahtera sebagai TERGUGAT, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan TURUT TERGUGAT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan TURUT TERGUGAT,”tutup soni…Bersambung.(Team Redaksi)

 

Polres Pelalawan Resmi Terima Laporan LSM Anti Korupsi Terkait Oknum Anggota Dewan Gunakan Ijazah Milik Orang Lain Urus Paket C
2 min read

Polres Pelalawan Resmi Terima Laporan LSM Anti Korupsi Terkait Oknum Anggota Dewan Gunakan Ijazah Milik Orang Lain Urus Paket C

Loading

Pelalawan,Riau:

Sunardi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dapil 3 Kerumutan dan Ukui dari Partai Golkar resmi di laporkan LSM Anti Korupsi AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) selasa 7/11/2023 ke Polres Pelalawan.

Laporan LSM AJAR diterima langsung oleh Bripka Nawang Wulan Seksi Umum Polres Pelalawan untuk diteruskan ke Kapolres agar kasus ini segera ditindak lanjuti.

Amri Ketua LSM AJAR Perwakilan Provinsi Riau mengatakan bahwa hari ini LSM AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) telah memasukan laporan pengaduan ke Polres Pelalawan.

“Benar hari ini saya mewakili Ketua Umum Soni.,S.H.,M.H.,C.Md untuk memasukan pengaduan ke polres pelalawan lengkap dengan bukti-bukti pendukung lainya terkait penggunaan ijazah SMP milik orang lain yang digunakan Bpk Sunardi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan saat beliu mengurus paket C untuk kelengkapan beliau mencalon anggota DPRD Kabupaten Pelalawan,”ucapnya

Semuanya sudah jelas karena sebelumnya pihak penyidik polres pelalawan juga sudah pernah mendalami kasus ini pada april 2009 sesuai dengan surat Kapolres Pelalawan Nomor B/75/IV/2009/Reskrim tanggal 30 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “WACANA” di Braja Kencana. Terkait keterangan keabsahaan Ijazah Paket C atas nama Sunardi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

“Dan pihak penyidik polres pelalawan juga telah turun langsung melakukan penyelidikan kasus penggunaan ijazah SMP milik alm Sunardi yang digunakan Sdr Sunardi anggota DPRD Kabupaten pelalawan untuk mengurus paket C.

Atas dasar tersebut pihak dinas mengeluarkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Nomor 800/44715/SK-06/2009 tanggal 04 Mei 2009 terkait surat Kapolres Pelalawan Nomor B/75/IV/2009/Reskrim tanggal 30 April 2009, menerangkan :

Atas Nama Sunardi, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 10 Juli 1965, orang tua Miyadi, SKT Kelulusan Paket C yang bersangkutan nomor 001/16-Pkt C/WCN/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dinyatakan tidak syah karena persyaratan masuk Paket C di PKBM Wacana mengunakan ijazah SMP milik orang lain.

“Jadi sudah jelas apa lagi yang mau di tutup-tutupi terkait kasus ini walaupun Pak Sunardi yang sudah menjabat dua priode anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tidak berkemungkinan jeratan hukum sudah menantinya ,”terangnya

Dalam surat pengaduan LSM AJAR tersebut kita meminta Kapolres Pelalawan untuk memanggil Sdr Sunardi untuk dimintai keterangan terkait penggunaan Ijazah SMP Milik orang lain yang digunakan untuk mengurus Paket C .yang telah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur untuk melanjutkan Kuliah S1 Hukum di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan menggunakan Ijazah Paket C yang telah dibatalkan untuk kelengkapan adminitrasi pencalonanya di DPRD Kabupaten Pelalawan di Dapil 3 Kerumutan dan Ukui sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,”tutup amri….Bersambung.(Team Redaksi)

 

 

 

 

Marsan,MP.d : Ijazah Paket C Sdr Sunardi Sudah Dibatalkan Sejak Tahun 2009 Sampai Dengan Saat ini
2 min read

Marsan,MP.d : Ijazah Paket C Sdr Sunardi Sudah Dibatalkan Sejak Tahun 2009 Sampai Dengan Saat ini

Loading

Lampung Timur,Buser24jam.com:

Terkait polemik ijazah paket C milik sdr Sunardi yang di keluarkan oleh pihak Penyelengara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selembah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tiimur memberikan pernyataan kepada awak media,Selasa 31/10/2023.

Mistaroni awak media di lampung mengatakan bahwa kepala dinas pendidikan Marsan.MP.d saat ditemui awak media mendampingi ahli waris untuk meminta legalisir seperti aslinya surat keterangan yang menyatakan bahwa ijazah paket C sdr Sunardi benar-benar tidak sah dan sudah dibatalkan oleh dinas pendidikan mengatakan bahawa ijazah paket C sdr Sunardi sudah dibatalkan.

“Marsan,M.Pd mengatakan kepada awak media bahwa pembatalan ijazah paket C sdr Sunardi itu sejak tahun 2009 sebelum saya menjabat kepala dinas dan sepengetahuan saya sampai saat ini juga masih tetap dibatalkan,”ucapnya.

Karena dari informasi yang saya terima sebelumnya bahwa Sdr Sunardi saat mendaftarkan dirinya mengurus paket C menggunakan ijazah milik orang lain, makanya ijazahnya dibatalkan.

“Intinya sampai dengan saat ini ijazah paket C Sdr Sunardi masih dibatalkan dan jika itu digunakan untuk kuliah maupun mencalon anggota DPRD yaitu sudah jelas cacat hukum,”ungkapnya.

Terpisah Harsini ahli waris dari Alm Sunardi yang ijazah suaminya dipakai oleh Sdr Sunardi di pelalawan mengatakan bahwa sudah melengkapi berkas semuanya untuk melakukan gugatan terhadap sdr Sunardi di riau.

“Dengan masuknya gugatan ini dan bisa ingkrah akan menunjukan adanya keadilan terhadap saya dan keluarga, karena kami keluarga juga tidak tau kalau ijazah yang sudah dibatalkan masih digunakanya untuk melanjutkan kuliah dan mencalon anggota DPRD di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Semua sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya di pekanbaru dan semua berkas yang kurang sudah kami lengkapi semuanya sebagai keluarga kami berharap kasus ini bisa terungkap agar suami saya juga bisa tenang di alam sana,”tutupnya dengan sedih sambil menitikan air mata….Bersambung.(Team Redaksi)

Selain Gugat Sunardi Secara Adminitrasi di PTUN Pekanbaru , LSM AJAR Juga Akan Prapid Kapolres Pelalawan
2 min read

Selain Gugat Sunardi Secara Adminitrasi di PTUN Pekanbaru , LSM AJAR Juga Akan Prapid Kapolres Pelalawan

Loading

Pekanbaru,Buser24jam.com:

Soni.,S.H.,M.H.,C.Md dari Kantor Hukum Brotherson Law Office di Pekanbaru Senin 30/10/2023 mengatakan kepada awak media akan melakukan gugatan PTUN terhadap Sdr Sunardi yang telah menggunakan ijazah alm.suami ibuk harsini untuk mengurus paket C guna persyaratan dirinya mencalon menjadi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dapil 3 dari partai golkar.

“Benar kami dari Kantor Hukum Brotherson Law Office telah menerima kuasa dari ibuk harsini yang alm ijazah SMP suaminya digunakan oleh sdr sunardi untuk mengurus paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA di Desa Braja Kencana Kabupaten Lampung Timur,”ungkap soni.

Insya allah pada hari Senin 11/11/2023 akan mendaftarkan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) di Pekanbaru untuk membatalkan adminitrasi yang dimiliki sdr sunardi yang menggunakan ijazah SMP milik orang lain dalam mengurus paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA.

Selain menggugat Sdr Sunardi di PTUN Kota Pekanbaru teman-teman dari LSM Anti Korupsi AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) dan LSM Lidik Kasus (Lembaga Investigasi Data Indikasi Korupsi) juga akan melakukan prapradilan terhadap Kapolres Pelalawan atas kasus sdr sunardi yang pernah dilaporkan oleh salah seorang masyarakat yang menggunakan ijazah milik orang lain dalam pengurusan paket C nya untuk kelengkapan dirinya mencalon anggora DPRD Kabupaten Pelalawan.

“Ini sesuai informasi yang kami terima dari lampung bahwa ada keluarga Sdr Sunardi yang datang ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA meminta legalisir dengan membawa SP3 perkara yang telah di laporkan di Polres Pelalawan.

Dasar itulah kita akan melakukan gugatan terhadap Kapolres Pelalawan atas dasar apa pihak penyidik menghentikan kasus ini padahal kasus ini sudah terang yang digunakan ijazah SMP untuk mengurus paket C adalah milik orang lain atas nama sunardi bin miyadi sementara sunardi oknum anggota dewan sunardi bin mitro samidi.

“Dan ini sesuai dengan ADRT LSM AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) dan LSM Lidik Kasus pada Pasal, 9. 10 dan 11 dalam akta pendiraian Perkumpulan Aliansi Jurnalis anti Rasuah yaitu :

  1. (Pasal 9) Memberikan bantuan kepada pihak terkait seperti Kepolisian,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan yang melakukan penyelidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme;
  2. (Pasal 10) Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut;
  3. (Pasal 11) Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;

Dan ini dijelaskan di Pasal 11 bahwa dapat “Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;

“Kami tegaskan ini kami lakukan dari LSM Anti Korupsi untuk membuat efek jera terhadap APH maupun penyidik dalam menangani suatu perkara agar berhati-hati kedepanya dan tidak mudah untuk mengambil keputusan SP3 dalam suatu perkara apapun karena ada media dan lembaga independent yang mengontrol mereka,”tutup soni…..Bersambung.(Team Redaksi)

 

 

 

 

Fakta Sidang Lapangan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap PT.Incasi Raya Ditemukan Patok BPN Dalam Kawasan Hutan
3 min read

Fakta Sidang Lapangan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap PT.Incasi Raya Ditemukan Patok BPN Dalam Kawasan Hutan

Loading

Pessel,Buser24jam.com – Gugatan legal standing Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan Hidup (AJPLH) terhadap PT Incasi Raya Group di Pengadilan Negeri Painan, memasuki agenda pemeriksaan setempat atau sidang lapangan terkait objek yang disengketakan di Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Diketahui, gugatan Organisasi Lingkungan Hidup AJPLH adalah terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan penanaman sawit di daerah sepadan sungai yang diduga dilakukan oleh PT Incasi Raya Group. Dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk memastikan dan memperjelas fakta-fakta di lapangan sesuai apa yang didalilkan dalam gugatan .

Ketua Umum AJPLH, Soni mengatakan, dalam pemeriksaan setempat ditemukan patok Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan di kawasan hutan produksi konversi (HPK) dan hutan lindung (HL) yang dikuasai oleh PT Incasi Raya.

“Ini jelas melanggar aturan. Bagaimana mungkin patok BPN berada di kawasan HPK dan HL yang saat ini sudah ditanami sawit oleh PT Incasi Raya. Kami menduga pihak BPN sengaja tidak hadir pada agenda ini. Sebab, sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Padahal dalam release panggilan sidang lapangan pihak pengadilan sudah meminta pihak BPN untuk hadir agar saat sidang lapangan jelas dan terang semuanya,” ujar Soni saat menggelar sidang pemeriksaan setempat bersama sejumlah hakim PN Painan dan pihak tergugat, Jumat (27/10/2023).

Selain itu, kata Soni, pihak tergugat belum bisa memberikan jawaban yang rasional terkait gugatan yang diajukan oleh AJPLH. Menurutnya, PT Incasi Raya melalui kuasa hukumnya terkesan ngawur karena tidak dapat memberikan alasan hukum sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku apa yang terjadi dilapangan, mereka hanya menyebutkan bahwa patok BPN adalah sebagai batas dari lahan mereka.

“PT Incasi Raya melalui kuasa hukumnya tidak memberikan bukti berupa surat atau dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait alih fungsi hutan dan penanaman sawit di sepadan sungai. Padahal Amdal adalah kajian mengenai dasar pelaku usaha dalam melakukan usahanya dan sangat penting ketika suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup,” katanya.

Menurutnya, dasar hukum Amdal di Indonesia yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara pada Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

“Amdal adalah kajian yang mencari dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Dalam Amdal, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, yakni aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat,” ucapnya lagi.

Tak hanya itu, pada pembuktian sidang sebelumnya PT Incasi Raya juga tidak bisa menunjukkan dokumen hak guna usaha (HGU) yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu, seperti tertuang dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

“Kami menilai PT Incasi Raya ini adalah perusahaan yang tidak ramah lingkungan karena telah mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi perkebunan tanpa mengurus izin dari awal serta penanaman sawit disepadan sungai. Apalagi dampak kegiatan yang dilakukan mengakibatkan air tanah dan air sungai disekitar menjadi rusak. Terkait hal ini, kami dari AJPLH juga sudah menyiapkan gugatan baru terhadap PT Incasi Raya  di daerah Lunang Silaut,” tuturnya.

Intinya bukan saja PT.Incasi Raya yang di pesisir selatan, namun pelaku usaha dimanapun keberadaanya yang dalam melakukan usahanya diduga berdampak terhadap lingkungan kami dari Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup dan awak media akan melakukan kontrol sosial sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Team Redaksi)

Disanggah Ahli Waris Melalui Kuasa Hukumnya KPU Pelalawan Masih Loloskan Sunardi Gunakan Ijazah Paket C yang Sudah Dibatalkan
3 min read

Disanggah Ahli Waris Melalui Kuasa Hukumnya KPU Pelalawan Masih Loloskan Sunardi Gunakan Ijazah Paket C yang Sudah Dibatalkan

Loading

Pekanbaru,Buser24jam.com :

Pada hari Selasa 24/10/2023 KPU Kabupaten Pelalawan membalas surat dari Kantor Hukum Brotherson Law Office & Rekan terkait sanggahan ahli waris ibuk Harsini yang ijazah alm.suaminya digunakan salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari partai golkar untuk syarat kelengkapan pencalonan dirinya dalam mengurus paket C.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.996 Tahun 2023 tentang teknis pedoman penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jadwal masukan tangapan ataupun sanggahan masyarakat terhadap daftar calon sementara adalah pada 19 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2023.

“Dan surat sanggahan dari ahli waris melalui Kantor Hukum Brotheeson Law Office terkait pencalonan sdr Sunardi tidak dapat di terima KPU karena telah melewati batas waktu sanggahan yang diatur di KPU Kabupaten Pelalawan.

Melalui jaringan seluler harsini mengungkapkan kepada awak media kog bisa ya bapak sunardi yang gunakan ijazah alm.suami saya untuk urus paket C yang sudah dibatalkan untuk mencalon anggota DPRD di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Karena ijazah paket C milik bapak sunardi yang di riau itu sudah dibatalkan dan tidak sah karena dasar dia mengurus paket C menggunakan ijazah alm.suami saya sunardi bin miyadi.

Alm.suami saya yang memiliki bin miyadi dan sunardi di riau orang tua laki-lakinya adalah mitro samidi.

“Intinya saya sudah serahkan semuanya kepada kuasa hukum saya, apa tindakan hukum yang harus dilakukan itu saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya di pekanbaru,”ungkapnya

Soni.,S.H.,M.H.,C.Md dari Kantor Hukum Brotherson Law Office mengatakan kepada awak media bahwa pada hamis 19/10/2023 telah menyurati Universitas Lancang Kuning dimana oknum anggota dewan tersebut menggunakan Ijazah Paket C yang sudah dibatalkan tersebut untuk mengambil gelar akademik S1 hukum.

Namun sampai saat ini belum ada balasan dari pihak Universitas Lancang Kuning terkait surat yang telah kami kirimkan tersebut,”ucap soni

Karena memang ijazah SMP yang digunakan Sunardi anggota dewan dari partai golkar untuk urus paket C dapil 3 ukui dan kerumutan adalah milik orang lain, Sunardi Bin Miyadi Sementara Sunardi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan nama orang tua laki-lakinya adalah Mitro Samidi dan bukan Sunardi bin Miyadi harusnya Sunardi bin Mitro Samidi tetapi tetap memakai nama bin ijazah milik alm.sunardi.

“Dan ini nantinya akan kita buktikan di pengadilan, berikut bukti-bukti otentik lainya, sebab dari pihak ahli waris tidak mengetahui bahwa ijazah paket C yang sudah dibatalkan masih digunakan oleh bapak sunardi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari partai golkar tersebut.

Dari pihak ahli waris hanya menuntut kenapa ijazah SMP yang digunakan bapak sunardi untuk mengurus paket C yang sudah dibatalkan masih digunakan lagi untuk mencalonkan DPRD di Kabupaten pelalawan dan melanjutkan kuliah di Universitas Lancang Kuning,”terang soni.

Padahal informasi terakhir dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA Bapak Sumarwan.,SPdI.,MPdI saat kami berkunjung ke lampung mengatakan bahwa tiga bulan belakangan ini ada yang datang salah seorang kerabatnya oknum DPRD tersebut untuk meminta legalisir terhadap surat keterangan pengganti ijazah, tapi setelah pihak sekolah berkordinasi dengan dinas kami tidak ada memberikan legalisir kepada keluarga oknum anggota dewan yang datang tersebut karena sebelumnya Paket C milik anggota dewan tersebut telah dibatalkan.

“Tidak ada dikasih legalisir dari Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA kog masih bisa mencalon ya, berarti patut dipertanyakan juga nantinya legalisir yang digunakan bapak sunardi tersebut untuk persyaratan pencalonanya,”tutup soni…..Bersambung.(Team Redaksi)

 

# SEMUA BERITA

Mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Mataram Peduli Lingkungan
2 min read

Mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Mataram Peduli Lingkungan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ibu Hermawati Bersosialisasi Di desa Sukaraja Lama
2 min read

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ibu Hermawati Bersosialisasi Di desa Sukaraja Lama

Melalui Program Sidul, Polsek Rangsang Bantu Anak Penderita Stunting
1 min read

Melalui Program Sidul, Polsek Rangsang Bantu Anak Penderita Stunting

DPRD Kepulauan Meranti Laksanakan Paripurna Pengesahan RAPBD Tahun 2024
5 min read

DPRD Kepulauan Meranti Laksanakan Paripurna Pengesahan RAPBD Tahun 2024