![]()
MENTAWAI –Buser24jam | Pembangunan vila yang dikaitkan dengan Gianfranco Simone, warga negara Italia, di Dusun Gobik, Desa Bosua, Kabupaten Kepulauan Mentawai, kembali menjadi sorotan. Setelah laporan dugaan penggunaan kayu mangrove, penelusuran awak media bersama LSM Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) pada 5 November 2026 menemukan material yang diduga batu karang digunakan sebagai bahan bangunan di lokasi tersebut.
Sekretaris AJPLH, Moinoto, yang ikut dalam penelusuran itu, menyayangkan temuan tersebut. Ia menilai dugaan penggunaan material dari ekosistem pesisir perlu segera diperiksa oleh instansi berwenang.
“Setelah dilaporkan terkait dugaan penggunaan kayu mangrove, sekarang malah menggunakan terumbu karang,” kata Moinoto.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Moinoto atas material yang terlihat di lokasi. Jenis material, asal pengambilannya, serta kemungkinan dampaknya terhadap ekosistem masih memerlukan pemeriksaan teknis oleh pihak berkompeten.
Sebelumnya, Gianfranco disebut dilaporkan oleh Dedi Arja Putra kepada kepolisian ke Polres Kepulauan Mentawai pada 3 September 2026 terkait dugaan penggunaan kayu mangrove untuk kebutuhan pembangunan vila tersebut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media, hanya berselang beberapa hari setelah pelaporan, kayu-kayu yang sebelumnya diduga mangrove tidak terlihat lagi pada bagian bangunan yang diamati dan telah diganti dengan bambu. Alasan penggantian serta keberadaan kayu tersebut belum diketahui.
Dalam penelusuran pada 5 November, dokumentasi hanya dapat diambil dari sisi luar bangunan. Orang-orang yang membantu Gianfranco di lokasi tidak mengizinkan rombongan masuk, sementara Gianfranco sedang tidak berada di tempat.
Selain persoalan material, AJPLH menyoroti posisi bangunan yang disebut berada di bibir pantai. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pembangunan dengan ketentuan sempadan pantai dan legalitas pemanfaatan ruangnya.
“Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk melaporkan atau menggugat Gianfranco Simone dan berharap pihak penegak hukum tidak tinggal diam dengan peristiwa ini,” ungkap Moinoto.
Ketentuan perlindungan ekosistem pesisir
Dugaan tersebut dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahannya. Pasal 35 huruf a melarang penambangan terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem, sedangkan huruf b melarang pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi. Huruf d juga melarang penggunaan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.
Untuk mangrove, Pasal 35 huruf e mengatur larangan penggunaan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, huruf f mengatur konversi yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis, dan huruf g melarang penebangan mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, maupun kegiatan lainnya.
Pemeriksaan perlu menelusuri jenis material, lokasi sumber, cara pengambilan, pihak yang terlibat, serta kerusakan yang ditimbulkan.
Ketentuan pidana terkait perbuatan dalam Pasal 73 ayat (1) UU tersebut juga telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI. Penerapannya bergantung pada pembuktian unsur perbuatan dan kesengajaan masing-masing pihak.
Posisi bangunan perlu diperiksa
Mengenai lokasi vila, Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai mendefinisikan sempadan pantai sebagai daratan sepanjang tepian pantai dengan lebar yang menyesuaikan bentuk dan kondisi fisiknya, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 2 mengatur penetapan arahan batas sempadan dalam RTRW provinsi dan penetapan batasnya dalam RTRW kabupaten/kota.
Karena itu, dugaan pelanggaran pada bangunan tersebut perlu diuji melalui pengukuran lokasi, pemeriksaan ketentuan tata ruang yang berlaku, serta dokumen perizinannya. Posisi yang terlihat dekat dengan pantai menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan, tetapi belum cukup untuk menetapkan bangunan itu ilegal.
Saat kunjungan lapangan, Gianfranco belum dapat dimintai tanggapan karena tidak berada di lokasi. Bahan yang dihimpun juga belum memuat penjelasan kepolisian mengenai perkembangan laporan sebelumnya maupun hasil pemeriksaan instansi teknis atas material dan posisi bangunan tersebut. (Tim)























Komentar