![]()
MENTAWAI – Buser24jam | Persoalan kualitas mobiler sekolah hasil pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya ditemukan sejumlah perabot dengan pengerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, kini muncul informasi bahwa pihak penyedia tidak merespons permintaan perbaikan yang telah disampaikan berulang kali.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berulang kali menghubungi pihak penyedia agar memperbaiki berbagai kekurangan pada mobiler yang telah disuplai. Namun, hingga informasi tersebut disampaikan, permintaan perbaikan belum mendapat respons.
Kondisi ini menambah persoalan dalam pelaksanaan pengadaan mobiler sekolah, terutama menyangkut tanggung jawab penyedia serta pengawasan oleh pejabat yang diberi kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mobiler yang diterima SMP Negeri Sioban dan SD Negeri 03 Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, ditemukan memiliki sejumlah kekurangan. Pengecatan dan pendempulan terlihat tidak rapi, sambungan antarpapan renggang, pintu lemari tidak dapat ditutup dengan sempurna, serta kaca lemari hanya ditahan menggunakan paku.
Penggunaan paku pada sejumlah sambungan juga menjadi perhatian karena dalam uraian singkat pekerjaan yang tercantum pada sistem LPSE disebutkan penggunaan pasak. Sementara itu, kualitas kayu yang digunakan turut dipertanyakan karena diduga tidak memenuhi standar bahan pembuatan perabot sekolah.
Persoalan tersebut bukan lagi sebatas menyangkut kerapian hasil pekerjaan. Jika barang yang diserahkan benar-benar tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka terdapat persoalan pemenuhan kewajiban penyedia yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan.
Terlebih, berdasarkan penelusuran data pengadaan pada LPSE dan INAPROC, setidaknya terdapat 18 paket kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan mobiler dan perabot sekolah tahun anggaran 2026, terdiri dari 10 paket pengadaan mobiler dan delapan paket pekerjaan konstruksi yang juga mencakup pengadaan perabot.
Sebagian besar paket tersebut menggunakan metode Pengadaan Langsung yang dilaksanakan oleh pihak penyedia atau kontraktor.
Dengan jumlah paket yang cukup banyak serta lokasi sekolah yang tersebar di wilayah kepulauan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan mutu barang dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima.
Penyedia Bisa Dikenai Sanksi
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, telah mengatur tanggung jawab dan sanksi terhadap penyedia yang tidak memenuhi kewajibannya.
Pasal 78 ayat (3) antara lain mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak memenuhi kewajiban dalam masa pemeliharaan, maupun menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.
Sementara itu, Pasal 78 ayat (4) mengatur bentuk sanksi administratif, antara lain pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, ganti kerugian, dan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab penyedia tidak berhenti hanya dengan mengantarkan barang ke sekolah. Kesesuaian mutu barang dengan kontrak dan pemenuhan kewajiban setelah penyerahan juga harus diperhatikan.
Karena itu, apabila penyedia memang telah berulang kali diminta melakukan perbaikan tetapi tidak memberikan tanggapan, pihak Dinas Pendidikan perlu menjelaskan langkah administratif maupun tindakan kontraktual yang telah ditempuh.
Apakah penyedia telah diberikan teguran tertulis? Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan? Dan apakah barang-barang yang diduga cacat tersebut sudah dinyatakan diterima serta dibayarkan seluruhnya?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pembayaran pekerjaan pengadaan barang pemerintah harus didasarkan pada pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak.
Jika pembayaran telah dilakukan sementara barang yang diterima tidak memenuhi spesifikasi, kondisi tersebut patut diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat kelebihan pembayaran atau potensi kerugian keuangan daerah.
BPK dan Aparat Penegak Hukum Diharapkan Turun Tangan
Persoalan pengadaan mobiler sekolah ini juga layak menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2026.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga dapat mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dengan demikian, pengadaan mobiler sekolah yang diduga tidak sesuai spesifikasi dapat menjadi objek pemeriksaan untuk menilai kesesuaian barang, kewajaran pembayaran, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Apalagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam sejumlah pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya tercatat memiliki temuan kelebihan pembayaran.
Kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan yang tersebar di sekolah-sekolah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Aparat penegak hukum juga diharapkan memberikan perhatian apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Namun, untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana, diperlukan penelusuran terhadap dokumen kontrak, spesifikasi teknis, berita acara pemeriksaan dan serah terima barang, dokumen pembayaran, serta hasil pemeriksaan fisik di lapangan.
Persoalan ini tidak semestinya berhenti hanya dengan janji perbaikan. Pemeriksaan perlu memastikan apakah barang yang telah dibayar menggunakan anggaran negara benar-benar memiliki kualitas dan nilai sebagaimana diperjanjikan.
Pengawasan PPK Dipertanyakan
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jop, S.Pd., SD, saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (3/11/2026), mengaku telah mengetahui persoalan mobiler di SMP Negeri Sioban dan menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta perbaikan.
“Mobiler SMPN Sioban kita suruh perbaiki. Kalau mobiler SDN 03 Beriulou ini baru dapat informasinya dan akan segera melakukan pengecekan di lapangan,” katanya.
Namun, informasi terbaru dari pihak sekolah mengenai belum adanya respons penyedia terhadap permintaan perbaikan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran penting dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, termasuk memastikan bahwa barang yang diserahkan memenuhi persyaratan yang telah disepakati.
Jika penyedia tidak memenuhi kewajibannya, tindakan penyelesaian tidak semestinya hanya bergantung pada komunikasi atau permintaan secara lisan. Mekanisme kontrak dan ketentuan pengadaan harus dijalankan sesuai dengan kewenangan masing-masing pejabat.
Sementara itu, Moinoto Lase, Sekretaris Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) DPD Mentawai, sebelumnya telah menyoroti pentingnya kualitas dan kelayakan mobiler sekolah.
“Publik tentu berharap pengadaan mobiler sekolah tidak sekadar selesai secara administrasi dan dinyatakan telah diserahterimakan. Kualitas, kekuatan konstruksi, keamanan, serta kelayakan penggunaannya harus menjadi ukuran utama. Apalagi, perabot tersebut digunakan setiap hari oleh peserta didik. Anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara semestinya menghasilkan fasilitas yang layak, bukan justru menyisakan persoalan kualitas pekerjaan,” tegas Moinoto.
Persoalan mobiler sekolah di Sipora Selatan ini sekaligus menjadi alasan penting untuk menelusuri kualitas pengadaan di sekolah-sekolah lain, termasuk di wilayah Sikakap dan Siberut.
Pemeriksaan terhadap 18 paket pengadaan yang berkaitan dengan mobiler dan perabot sekolah tahun anggaran 2026 diharapkan dapat memastikan apakah persoalan yang ditemukan hanya terjadi pada beberapa sekolah atau juga terdapat pada paket pekerjaan lainnya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan langsung dari pihak penyedia mengenai alasan belum ditanggapinya permintaan perbaikan sebagaimana disampaikan pihak sekolah. Status pembayaran, serah terima, serta langkah sanksi yang mungkin telah ditempuh juga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pejabat terkait.
Publik kini menantikan tindakan nyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memastikan pertanggungjawaban pengadaan tersebut, sekaligus berharap BPK dan aparat pengawasan pemerintah memberikan perhatian terhadap dugaan ketidaksesuaian kualitas barang yang dibiayai dari anggaran negara. (Tim)
























Komentar