![]()
MENTAWAI- Buser24jam.com | Persoalan penggunaan material lokal dalam pekerjaan Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai senilai Rp227,9 miliar yang dilaksanakan PT Sinar Cerah Sempurna hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Meski telah diberitakan oleh media Buser24jam.com dan Judicial Justice.com, belum diketahui adanya penjelasan terbuka dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai hasil pengujian dan kelayakan material yang digunakan.
Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dr. Toni Ruslim, membenarkan adanya penggunaan material lokal yang dicampur dengan material yang didatangkan dari luar daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat (6/11/2026), dr. Toni mengungkapkan bahwa sebagian material yang didatangkan kontraktor telah digunakan untuk memperbaiki Jalan Simaobuk, yakni jalur pengangkutan material dari dermaga menuju lokasi pembangunan RSUD.
“Karena banyaknya material yang didatangkan, banyak terpakai untuk perbaikan jalan Simaobuk. Otomatis mereka menggunakan atau mencampur dengan quarry atau sirtu yang dibeli dari yang punya izin, yaitu PT. Arupadhatu,” ungkap dr. Toni saat itu.
Pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai peruntukan material yang didatangkan, mekanisme penggunaannya untuk perbaikan jalan, serta apakah penggantian sebagian material dengan material lokal telah melalui persetujuan teknis sesuai ketentuan kontrak.
Mutu Beton Bukan Sekadar Pernyataan
Dalam keterangannya, dr. Toni juga menyebut bahwa tanggung jawab terhadap mutu beton berada pada kontraktor pelaksana, tanpa mempersoalkan dari mana material tersebut diperoleh.
Namun, penggunaan material untuk pekerjaan konstruksi tidak cukup hanya didasarkan pada keyakinan bahwa hasil akhir beton akan memenuhi mutu yang dipersyaratkan. Kesesuaian bahan penyusun, komposisi campuran, hasil pengujian laboratorium, dan pengendalian mutu selama pelaksanaan merupakan bagian penting yang perlu dibuktikan.
Terlebih, bangunan rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Kualitas struktur bangunan tidak hanya menyangkut keberhasilan pelaksanaan proyek, tetapi juga keselamatan pasien, tenaga medis, serta seluruh pengguna fasilitas tersebut.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Mentawai yang juga Plt. Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Syamsurijon Chaniogo, SH, telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap penggunaan material lokal untuk pekerjaan struktur beton.
“Itu sangat berbahaya, apalagi untuk bangunan bertingkat karena sudah berapa kali dilakukan uji labor terhadap material lokal dari Mentawai ini belum ada yang lulus atau memenuhi syarat,” ungkap Syamsurijon dalam pemberitaan sebelumnya.
Pernyataan Syamsurijon tersebut perlu menjadi perhatian pihak pengelola proyek, khususnya untuk memastikan apakah material yang digunakan telah memenuhi standar teknis berdasarkan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proyek APBN, Kementerian Kesehatan Diharapkan Berikan Penjelasan
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di bawah Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, dengan sumber dana DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun Anggaran 2026.
Nilai kontrak pekerjaan tersebut mencapai Rp227.954.705.176, dengan PT Sinar Cerah Sempurna sebagai kontraktor pelaksana.
Besarnya anggaran yang digunakan tentu menuntut pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai, terutama terhadap mutu pekerjaan konstruksi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 59, mewajibkan pengguna jasa dan penyedia jasa memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), termasuk standar mutu bahan, prosedur pelaksanaan, serta mutu hasil pekerjaan.
Ketentuan tersebut juga mengatur perlunya pengesahan atau persetujuan terhadap penggunaan material dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari APBN juga tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Dengan demikian, penggunaan material lokal bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Namun, apabila material yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis, tidak melalui pengujian yang dipersyaratkan, atau menyimpang dari dokumen kontrak, hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Aparat Pengawas dan Penegak Hukum Diharapkan Tidak Mengabaikan Persoalan
Belum adanya penjelasan terbuka mengenai persoalan ini juga menimbulkan kebutuhan akan pemeriksaan yang objektif oleh pihak berwenang.
Aparat pengawasan internal pemerintah, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat memastikan bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Mentawai telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.
Demikian pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam pelaksanaan kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dapat menjadikan kesesuaian material, volume pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai bagian dari pemeriksaan apabila dinilai relevan.
Sementara itu, aparat penegak hukum diharapkan memberikan perhatian apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Pemeriksaan tersebut penting bukan untuk mendahului kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan konstruksi dapat dipertanggungjawabkan.
Legalitas Sumber Material Juga Menjadi Pertanyaan
Persoalan lain yang belum memperoleh penjelasan memadai adalah legalitas sumber material lokal yang disebut berasal dari PT Arupadhatu.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur RSUD menyebut material tersebut dibeli dari pihak yang memiliki izin. Namun, jenis izin, status perizinan kegiatan pertambangan, serta kesesuaian kegiatan penambangan dengan izin yang dimiliki masih perlu diverifikasi kepada instansi berwenang.
Selain itu, kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), apabila berlaku terhadap kegiatan pengambilan material tersebut, juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri.
Penelusuran ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh perusahaan pemasok, melainkan untuk memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek pemerintah berasal dari sumber yang sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Jangan Sampai Persoalan Berlalu Tanpa Kejelasan
Pemberitaan mengenai penggunaan material lokal pada proyek RSUD Mentawai telah mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban, mulai dari mutu material, mekanisme persetujuan teknis, pengawasan pekerjaan, hingga penggunaan sebagian material yang didatangkan untuk perbaikan Jalan Simaobuk.
Namun, hingga berita susulan ini disusun, belum diperoleh keterangan mengenai hasil pemeriksaan teknis yang secara khusus menjawab berbagai pertanyaan tersebut.
Manajemen PT Sinar Cerah Sempurna, pihak pengelola proyek di Kementerian Kesehatan, serta konsultan pengawas diharapkan dapat memberikan penjelasan yang disertai dokumen atau hasil pengujian yang relevan.
Keberhasilan pembangunan RSUD Mentawai tidak semestinya hanya diukur dari terselesaikannya pekerjaan fisik atau terserapnya anggaran. Kelayakan bangunan, mutu konstruksi, dan keselamatan masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut merupakan tanggung jawab yang tidak kalah penting.
Persoalan penggunaan material lokal ini diharapkan tidak berhenti sebagai pemberitaan yang kemudian berlalu tanpa kejelasan. Penjelasan teknis yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan agar keraguan masyarakat dapat dijawab secara terbuka.
Buser24jam.com akan terus menelusuri persoalan ini serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.























Komentar