Jaminan Starlink Mentawai Masuk Temuan BPK, Akankah Kejaksaan Menindaklanjuti?

Loading

MENTAWAI – buser24jam |Klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pengadaan Starlink tahun anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum cair hingga 3 November 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jop Sirirui, mengatakan penyedia telah melarikan diri setelah pengadaan 80 unit perangkat internet satelit itu berakhir dengan pemutusan kontrak.

Jop menyampaikan hal itu kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026). Ia mengatakan telah mengusulkan kepada Sujasmin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rijal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

Paket pengadaan melalui e-Katalog itu bernilai Rp997.224.000. Buser24jam dalam pemberitaannya pada 15 Oktober 2026 menyebut rekanan, CV Felya Pratama, telah menerima uang muka sebesar 40 persen dari nilai kontrak atau Rp398.889.600. Menurut keterangan PPK yang dimuat media tersebut, hingga masa pelaksanaan berakhir, penyedia belum menyerahkan satu pun dari 80 unit Starlink yang dipesan.

PPK juga menjelaskan bahwa sebelum kontrak diputus, penyedia beberapa kali dipanggil untuk menjelaskan keterlambatan pengiriman. Saat itu, kata PPK, penyedia beralasan distribusi terganggu akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Dinas sempat meminta penyedia mengirim sebagian perangkat terlebih dahulu. Buser24jam

Setelah kontrak diputus, PPK mengajukan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada Asuransi Takaful Umum pada Februari 2026. Menurut PPK, perusahaan asuransi telah menerima pengajuan tersebut dan sekitar dua bulan kemudian meminta dokumen tambahan, termasuk penjelasan mengenai kronologi pemutusan kontrak. PPK mengatakan permintaan itu telah ditindaklanjuti bersama PPTK.

Jaminan Starlink Masuk Temuan BPK

Nusatime.id, dalam pemberitaan 15 Oktober 2026 yang mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025, menyebut nilai jaminan pengadaan Starlink yang belum dicairkan mencapai Rp448.750.800. Pengadaan itu merupakan satu dari tiga paket putus kontrak di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercatat masih menyisakan jaminan belum cair, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp1,08 miliar.

Menurut laporan yang sama, BPK merekomendasikan agar seluruh jaminan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Nusatime.id juga melaporkan bahwa sanksi daftar hitam terhadap penyedia pengadaan Starlink telah ditetapkan pada 10 Desember 2025. Temuan atas tiga paket itu turut disorot DPN GENTA INDONESIA, yang meminta kejaksaan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memeriksa apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi.

Pada 3 November 2026, Jop mengatakan telah mengusulkan agar Sujasmin selaku PPK dan Rijal selaku PPTK melaporkan persoalan pengadaan Starlink tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Apakah Sujasmin dan Rijal sudah menyampaikan laporan itu masih perlu dikonfirmasi kepada keduanya. (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed