Sikakap, Kepulauan Mentawai – Sejumlah peternak sapi di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, tengah dilanda keresahan. Dalam dua bulan terakhir, sedikitnya 35 ekor sapi milik warga dilaporkan mati dengan gejala yang mirip satu sama lain dan diduga kuat terjangkit penyakit Jembrana.
Merasa terpukul dan khawatir kejadian akan terus berulang, para peternak kemudian menyusun dan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Kepulauan Mentawai. Surat tersebut tertanggal 9 Oktober 2025 dan berisi permohonan kompensasi sekaligus seruan agar pemerintah daerah segera turun tangan.
Peternak: Sapi Mati Satu per Satu, Kerugian Mencapai Ratusan Juta
Dalam surat, para peternak menjelaskan bahwa selama sekitar dua bulan terakhir, sapi-sapi mereka mulai menunjukkan gejala penyakit yang mirip: lemah, nafsu makan turun, demam, dan kemudian mati dalam waktu singkat.
“Sedikitnya 35 ekor sapi mati dengan gejala klinis yang konsisten dan diduga kuat tertular virus Jembrana,” tulis para peternak dalam surat terbuka kepada Bupati.
Bagi peternak kecil di Sikakap, satu ekor sapi adalah aset berharga yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kematian puluhan ekor sapi tersebut bukan hanya memukul ekonomi keluarga, tetapi juga mematikan harapan mereka untuk bangkit pasca pandemi dan tekanan ekonomi lainnya.
Pak Petrus, seorang peternak di Sikakap yang ditemui wartawan menggambarkan betapa berat situasi yang mereka hadapi.
“Kami ini bukan perusahaan besar, Pak. Satu sapi mati saja kami sudah pusing. Ini sampai puluhan ekor. Tabungan kami habis di kandang,” ujar Petrus.
Dugaan Penularan Berawal dari Sapi Bantuan Pokir
Dalam surat tersebut, para peternak juga menyampaikan adanya dugaan bahwa penularan penyakit berasosiasi dengan masuknya sapi bantuan program pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tiba di Sikakap pada 24 Juli 2025.
Mereka menilai, distribusi ternak bantuan itu diduga tidak disertai prosedur karantina dan pengawasan kesehatan hewan yang memadai. Bahkan, menurut pengakuan beberapa warga, ada sapi bantuan yang sudah dalam kondisi lemah saat tiba di lokasi, dan ada yang dilaporkan mati tidak lama setelah diturunkan.
Meski demikian, para peternak dalam suratnya menegaskan bahwa mereka menyadari penetapan sebab kematian sapi harus dilakukan secara profesional oleh pihak berwenang.
“Kami menyadari bahwa penetapan sebab kematian perlu diverifikasi secara profesional. Untuk itu, kami mempunyai data foto dan rekaman video beberapa kejadian pada ternak, dan kami siap untuk diverifikasi di lapangan,” tulis mereka.
Hingga kini, penyebab pasti kematian sapi-sapi tersebut masih menunggu pemeriksaan dan konfirmasi resmi dari dokter hewan dan instansi teknis terkait.
Empat Tuntutan Utama Peternak kepada Bupati
Dalam suratnya, para peternak Sikakap menyampaikan empat permohonan utama kepada Bupati Kepulauan Mentawai:
Kompensasi/Ganti Rugi
Peternak meminta pemerintah kabupaten memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk uang tunai atas ternak mereka yang mati, disesuaikan dengan kerugian riil yang mereka alami, setelah melalui proses verifikasi tim yang ditugaskan.
Pembentukan Tim Verifikasi
Mereka meminta Bupati menugaskan perangkat daerah terkait untuk membentuk tim verifikasi yang bertugas melakukan pendataan di lapangan, memvalidasi bukti-bukti kematian ternak, serta menilai besaran kerugian peternak.
Layanan Kesehatan Hewan Darurat
Peternak juga mendesak pemerintah melakukan langkah pengendalian cepat, termasuk peningkatan layanan kesehatan hewan, pengobatan sapi yang masih sakit, dan tindakan pencegahan agar penularan tidak meluas.
Pengaturan Lalu Lintas Ternak Masuk Mentawai
Mereka mengusulkan agar arus lalu lintas ternak masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sementara dihentikan atau setidaknya diperketat, sampai ada jaminan keamanan kesehatan hewan dan SOP karantina yang jelas diterapkan.
Menurut para peternak, keempat langkah tersebut penting untuk melindungi peternak kecil yang sangat rentan secara ekonomi.
Menjunjung Asas Kehati-hatian, Peternak Harap Pemda Hadir
Dalam penutup surat, para peternak menegaskan bahwa permohonan ini diajukan dengan semangat kehati-hatian dan bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk mencari solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang.
Mereka berharap pemerintah daerah hadir sebagai pelindung dan penyangga terakhir ketika warga kecil menghadapi bencana di sektor ekonomi, terlebih dalam hal yang menyangkut sumber penghidupan utama.
“Kami hanya berharap ada perhatian serius dari pemerintah. Kalau tidak ada solusi, kami bingung mau mulai dari mana lagi,” ujar salah satu peternak.
Menunggu Respons Resmi Pemerintah Daerah
Hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun instansi teknis terkait yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
Kasus kematian puluhan sapi di Sikakap ini menjadi alarm penting bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah dan lembaga terkait, untuk segera melakukan investigasi, memastikan penanganan yang cepat dan tepat, serta menyusun kebijakan perlindungan bagi peternak kecil di seluruh Kepulauan Mentawai.
Di tengah keterbatasan akses layanan kesehatan hewan di pulau-pulau terluar, harapan para peternak kini tertuju pada komitmen Pemda Kepulauan Mentawai untuk merespons surat tertanggal 9 Oktober 2025 tersebut — bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata di lapangan, Bersambung…… (Lase)
