Beranda DAERAH Sudah Dua Tahun Pos Damkar Agara Dibangun Belum Difungsikan, LSM Gepmat: Pemborosan...

Sudah Dua Tahun Pos Damkar Agara Dibangun Belum Difungsikan, LSM Gepmat: Pemborosan Uang Negara

BERBAGI

Aceh Tenggara|Buser24Jam–Proyek bangunan fisik Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) Tahun Anggaran 2019-2020 disinyalir pemborosan uang negara saja.

Pasalnya proyek Pos Damkar yang telah dikerjakan oleh pihak rekanan tersebut lokasinya ada dibeberapa kecamatan di Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil investigasi wartawan MediaTargetBuser pada Minggu (21/02/21) di beberapa lokasi seperti di kecamatan Babul Makmur, Ketambe, Leuser dan Babul Rahmah, terlihat bangunan fisik Pos Damkar itu sepi dan tidak ada pegawai Damkar yang melakukan aktivitas kerja, terkesan hanya pemborosan anggaran negara saja. Sedangkan manfaat bangunan fisik Pos Pemadam Kebakaran terhadap warga setempat pun sama sekali tidak ada.

Salah seorang warga setempat yang tinggal di dekat Pos Damkar Kecamatan Babul Makmur kepada media ini mengaku, sangat disayangkan anggaran yang begitu besar untuk membangun gedung Pos Damkar itu tapi sampai sekarang masih belum ditempati oleh dinas terkait. Ujar warga.

Hal yang sama juga disebutkan warga yang tinggal di daerah Leuser, “disayangkan Pos Damkar itu sudah dua tahun dibangun tapi dibiarkan terbengkalai dan bisa kita lihat beberapa bangunan fisik Pos Damkar itu sudah hancur-hancuran, seperti bangunan pagar Pos Damkar, plafon, lantai dan beberapa jendela sudah hancur.” Ketus warga setempat.

Terkait hal tersebut Faisal Kadrin Dube S Sos, yang juga Ketua LSM Gepmat Agara angkat bicara kepada media ini, dia menyebutkan ” alangkah borosnya daerah kita untuk membangun beberapa unit Gedung Pos Damkar sejak tahun 2019-2020.”

Lanjut Faisal, “padahal daerah kita sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar mencapai miliaran rupiah untuk proyek gedung itu, akan tetapi setelah gedung tersebut selesai dibangun oleh pihak rekanan, namun tak kunjung ditempati oleh dinas BPBD setempat, inilah yang sangat kita sayangkan.” Imbuh Faisal.

Lebih jauh Faisal menjelaskan, “saya sangat pesimis sejumlah Pos Damkar itu nantinya ditempati oleh pihak BPBD Aceh Tenggara. Sebab baru-baru ini sejumlah tenaga honorer Damkar Agara banyak diberhentikan dengan tidak hormat, artinya pengurangan terhadap tenaga personil Damkar. Jadi bagaimana mungkin gedung Pos Damkar itu ditempati sedangkan tenaga honorer Damkar dikurangin, ini tidak masuk akal sehat kita.”

Ia menduga, jangan-jangan proyek pembangunan Pos Damkar itu selain pemborosan anggaran, juga disinyalir merupakan proyek pejabat tertentu untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu saja. Tuding mantan pengurus HMI cabang Medan ini.

“Sebab saya ada mendengar informasi, bahwa untuk mendapatkan sejumlah proyek baik dalam bentuk fisik maupun proyek pengadaan atau proyek lain, maka haruslah dulu menyetorkan uang loby kepada oknum tertentu atau ke Pejabat setempat.”Ungkap Faisal.

Masih dugaan Faisal, “setelah proses pengerjaan proyek diselesaikan oleh rekanan, saya dengar pihak rekanan harus lagi memberikan komitmen fee sebesar 4 persen atau 6 persen tergantung dari nilai kontrak proyek.” Beber Faisal mengakhiri. (Mustapa)

Sudah Dua Tahun Pos Damkar Agara Dibangun Belum Difungsikan, Gepmat: Pemborosan Uang Negara

Aceh Tenggara|MediaTargetBuser–
Proyek bangunan fisik Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) Tahun Anggaran 2019-2020 disinyalir pemborosan uang negara saja.

Pasalnya proyek Pos Damkar yang telah dikerjakan oleh pihak rekanan tersebut lokasinya ada dibeberapa kecamatan di Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil investigasi wartawan MediaTargetBuser pada Minggu (21/02/21) di beberapa lokasi seperti di kecamatan Babul Makmur, Ketambe, Leuser dan Babul Rahmah, terlihat bangunan fisik Pos Damkar itu sepi dan tidak ada pegawai Damkar yang melakukan aktivitas kerja, terkesan hanya pemborosan anggaran negara saja. Sedangkan manfaat bangunan fisik Pos Pemadam Kebakaran terhadap warga setempat pun sama sekali tidak ada.

Salah seorang warga setempat yang tinggal di dekat Pos Damkar Kecamatan Babul Makmur kepada media ini mengaku, sangat disayangkan anggaran yang begitu besar untuk membangun gedung Pos Damkar itu tapi sampai sekarang masih belum ditempati oleh dinas terkait. Ujar warga.

Hal yang sama juga disebutkan warga yang tinggal di daerah Leuser, “disayangkan Pos Damkar itu sudah dua tahun dibangun tapi dibiarkan terbengkalai dan bisa kita lihat beberapa bangunan fisik Pos Damkar itu sudah hancur-hancuran, seperti bangunan pagar Pos Damkar, plafon, lantai dan beberapa jendela sudah hancur.” Ketus warga setempat.

Terkait hal tersebut Faisal Kadrin Dube S Sos, yang juga Ketua LSM Gepmat Agara angkat bicara kepada media ini, dia menyebutkan ” alangkah borosnya daerah kita untuk membangun beberapa unit Gedung Pos Damkar sejak tahun 2019-2020.”

Lanjut Faisal, “padahal daerah kita sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar mencapai miliaran rupiah untuk proyek gedung itu, akan tetapi setelah gedung tersebut selesai dibangun oleh pihak rekanan, namun¬†tak kunjung ditempati¬†oleh dinas BPBD setempat, inilah yang sangat kita sayangkan.” Imbuh Faisal.

Lebih jauh Faisal menjelaskan, “saya sangat pesimis sejumlah Pos Damkar itu nantinya ditempati oleh pihak BPBD Aceh Tenggara. Sebab baru-baru ini sejumlah tenaga honorer Damkar Agara banyak diberhentikan dengan tidak hormat, artinya pengurangan terhadap tenaga personil Damkar. Jadi bagaimana mungkin gedung Pos Damkar itu ditempati sedangkan tenaga honorer Damkar dikurangin, ini tidak masuk akal sehat kita.”

Ia menduga, jangan-jangan proyek pembangunan Pos Damkar itu selain pemborosan anggaran, juga disinyalir merupakan proyek pejabat tertentu untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu saja. Tuding mantan pengurus HMI cabang Medan ini.

“Sebab saya ada mendengar informasi, bahwa untuk mendapatkan sejumlah proyek baik dalam bentuk fisik maupun proyek pengadaan atau proyek lain, maka haruslah dulu menyetorkan uang loby kepada oknum tertentu atau ke Pejabat setempat.”Ungkap Faisal.

Masih dugaan Faisal, “setelah proses pengerjaan proyek diselesaikan oleh rekanan, saya dengar pihak rekanan harus lagi memberikan komitmen fee sebesar 4 persen atau 6 persen tergantung dari nilai kontrak proyek.” Beber Faisal mengakhiri. (Mustapa)