Beranda Uncategorized Setelah Mendapat Kritikan, Akhirnya BBPJN II Sumut Bongkar Pembangungan Jalan Amblas Sidikalang-Medan

Setelah Mendapat Kritikan, Akhirnya BBPJN II Sumut Bongkar Pembangungan Jalan Amblas Sidikalang-Medan

BERBAGI

Buser24jam.com, Dairi (Sumut) – Setelah menerima kritik keras dari Anggota DPRD Kabupaten Dairi karena pekerjaan penimbunan pelaksanaan perbaikan jalan nasional di KM 6,5 Panji Bako Kecamatan Sitinjo, Sumatera Utara tidak sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Design Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Ditjen Bina Marga yang menyatakan dengan jelas bahwa tujuan terlaksananya konstruksi jalan dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas sesuai dengan umur rencana, akhirnya mulai dibongkar pada Rabu (10/03/21).

Tim Pengawas BBPJN II Sumut dan Inspektur dari Kemen-PUPR serta Pengawas Internal PT Wijaya Karya Tbk, dikabarkan turun langsung untuk memiliki kegiatan pekerjaan, dimana sebelumnya tersiar kabar bahwa pekerjaan akibat bencana alam itu dinyatakan hampir selesai.

“Tim dari Medan dan Jakarta dan pengawas turun dan memerintahkan pembongkaran timbunan jalan. Bukan saja timbunan yang dibongkar, akan tetapi juga beronjong yang ditanam di bawah di gorong-gorong Box Culvert,” ujar Sumber salah satu awak media di Panji Bako, Sidikalang, Jumat (12/03/2021) kemarin.

Menurut penuturan sumber, selama pekerjaan dimulai tanggal 7 Januari 2021 lalu, tim pengawas dari PT Wika Tbk dan Balai Besar jarang turun ke lokasi.

“Jarang turun pengawas pak. Pekerjaan diserahkan ke sub kontraktor, namum pengawasan tidak maksimal. Inilah akibatnya,” ujar sumber merinci.

Dikabarkan sebelumnya, Anggota DPRD Dairi, Fraksi Nasdem, Kian Munthe mengkritik kinerja BBPJN II Sumut. Kepala BBPJN, Selamat Rasidi Simanjuntak dituding dalam pelaksanaan perbaikan jalan nasional di KM. 6,5 Panji Bako Kecamatan Sitinjo yang mengalami longsor atau amblas pada Rabu (06/01/21) sekitar pukul 17.00 Wib mengangkangi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, Nomor 04/SE/Db/2017.

Munthe mengungkapkan kekecewaan kepada Selamat Rasidi Simanjuntak karena pada waktu peninjauan lapangan pada tanggal 7 Januari 2021 lalu, ia mengatakan bahwa perbaikan jalan hanya memakan waktu selama 3 minggu saja.

Padahal faktanya, sudah mau tiga bulan berjalan, pekerjaan juga belum selesai. Pelaksanaan pekerjaan seakan mengulur-ulur waktu, karena dalam pekerjaannya, para pekerja tidak bekerja selama 24 jam. Padahal status darurat akibat bencana alam.

“Dalam Surat Edaran (SE) Ditjen Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Design Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Ditjen Bina Marga menyatakan dengan jelas tujuan terlaksananya konstruksi jalan dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas sesuai dengan umur rencana. Namum, melihat kondisi pekerjaan dilapangan, patut diduga pekerjaan tidak diawasi dengan maksimal sesuai aturan itu,” ujar Kian Munthe sesaat meninjau lokasi pekerjaan di Panji Bako Sitinjo Sidikalang, Senin (08/03/21) petang.

Kian anggota Komisi III ini menambahkan, bahwa struktur perkerasan baru di jalan amblas itu harus berisi ketentuan teknis sesuai SE.
“Dokumen SE inilah acuan dalam pelaksanaan pekerjaan desain perkerasan jalan dilingkungan Dirjen Bina Marga KemenPUPR,” ujar Munthe.

Sumber menambahkan, ketika dalam pekerjaan konstruksi dan timbunan pengawas jarang datang. Dan bila hadir di proyek, mereka hanya nongkrong sebentar dan kemudian pergi berlalu.

“Kami pekerja saja melihat situasi pekejaan ini merasa bahwa ada yang salah dengan teknis kerja. Namum, karena staf dari kontraktor saja yang ada di proyek, ia tidak bisa mengambil keputusan. Pengawas jarang datang. Maka pekerjaan timbunan dilaksanakan seperi biasa saja yaitu isi tanah saja. Entah itu tidak sesuai aturan, kami tidak taulah pak,” ujar sumber membeberkan.

Sumber yang mengaku warga Dairi itu menambahkan, sangat berharap perbaikan segera selesai dan warga bisa kembali melintas seperti sedia kala.
“Rugi kita pak sebagai masyarakat, kalau jalan ini berlarut-larut belum selesai. Sementara jalan alternatif sudah hancur dan memakan waktu lebih lama 30 menit dan macet lagi, karena jalannya kecil atau jalan desa,” keluhnya.

Sebuah Excavator kembali mengorek material timbunan. Pekerjaan timbunan diduga mengangkangi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, Nomor 04/SE/Db/2017.

Ditemui di lokasi proyek Panji Bako, seorang bapak mengaku pihaknya dipercaya sebagai penyedia bahan material yang ditunjuk PT Wika, Tbk. katanya, PT Wika Tbk adalah kontraktor yang ditunjuk BBPJN II Sumut untuk pekerjaan pembangunan jalan amblas paska longsor.

“Kami dalam pekerjaan ini mengacu kepada order, walau kadang kita tau bahwa material harus mengacu spesifikasi teknis. Namum siapa yang bertanggungjawab untuk itu, karena yang ada dilapangan hanya staf dan mereka tidak bisa mengambil keputusan. Juga jika menggunakan material A misalnya, secara teknis akan bisa menimbulkan rongga di tanah. Jadi kami mengirim material sesuai pesanan saja,” bebernya.

Menurutnya, material yang ideal dipergunakan sesuai kebutuhan pada penimbunan jalan katanya batu 3-5, Spilit, Madiun Abu Batu dan Pasir. Semua bahan ini di blending.

Sumber mengatakan Kasatker BBPJN yang biasa dipanggil Alfian marah besar kepada Manager PT Wika Tbk, berinisial Rian. Alfian langsung memerintahkan agar segera dilakukan pembongkaran terhadap jalan dan evaluasi material.

“Rian jarang datang ke lokasi proyek untuk memberikan supervisi, sehingga berdampak teknis terhadap pekerjaan dan rencana bahan material,” imbuhnya.

Dari pemantauan Awakmedia, bahan material yang dipakai sebagai timbunan hanya menggunakan tanah merah dari Dolok Siraut. Tanah itu campuran tanah merah dan sebagian batu gamping. Apakah bahan itu masuk kategori BS-A atau BS-B, namum fakta lapangan, tanah timbunan di lokasi proyek terlihat mengembang mengembang ke kiri dan ke kanan bahu jalan. Juga, jika dilewati kendaraan kecil hingga mesin wales Bomex, terasa goyang.
Juga, batu-batu bronjong yang disusun di ‘Moncong’ saluran air box culvert termasuk dibongkar. Hingga berita ini di rilis, belum ada informasi klarifikasi teknis dari BBPJN II Sumut termasuk PT Wika.TBK Cabang Sumatera Utara, alasan pembongkaran.

Ditemui di lokasi Proyek, Anggota DPRD Dairi Markus Sinaga dari Fraksi Gerindra mengatakan kekecewaannya kepada BBPJN II Sumut karena pekerjaan belum menunjukkan tanda-tanda selesai.

Markus Komisi III DPRD itu menambahkan, kerugian materi dan moral yang dialami warga Dairi termasuk pelintas dari Nangro Aceh Darussalam sudah tak terhitung lagi.

“Ini jalan yang berfungsi sebagai nadi perekonomian antar Kabupaten dan Provinsi NAD ke SUmut dan sebaliknya. Harusnya mereka berpikir logoislah, juga situasi darurat ini, bukan proyek biasa,” tandas Markus.
Katanya, pihaknya selaku wakil rakyat minta agar pekerjaan itu dikerjakan sesuai aturan yang berlaku.

“Pemerintah harus mengkaji dampak ekonomi dan sosial akibat putusnya jalan ini,” ujar Markus saat meninjau lokasi paska terjadi pembongkaran oleh Inspektur dan Pengawas BBPJN II Sumut.(Mrs)