Beranda ENTERTAINMENT RUPS, Direksi dan Social License To Operate PT Timah

RUPS, Direksi dan Social License To Operate PT Timah

BERBAGI

Apa itu RUPS ?

Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disingkat dengan RUPS adalah agenda tahunan yang biasa dilakukan sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan yang melakukan rapat ini berasal dari Perseroan Terbatas (PT).

RUPS tersebut kemudian akan menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan, bahkan opini publik ikut mempengaruhi pendapat para pemegang saham.

Pendapat tersebut juga patut didengar oleh pemegang saham lain, direksi, dan komisaris. Jika disetujui di RUPS masukkan tersebut akan menjadi perintah paten yang harus dilakukan ke depannya.

Bisa dibilang, masa depan sebuah perusahaan sangat bergantung pada Rapat Umum Pemegang Saham ini. Karena itu lah, RUPS tidak bisa diadakan secara sembarangan. Saking pentingnya RUPS sebuah perusahaan, negara pun mengaturnya dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007. Bahwa RUPS merupakan ajang para pemegang saham menentukan kebijakan sebuah perusahaan. Dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemegang saham terutama ketika para pemegang saham menentukan kebijakan perusahaan, dan RUPS terbagi menjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.

RUPS diadakan bukan tanpa tujuan atau goal yang ingin dicapai. Terutama dalam kegiatan RUPS tahunan yaitu untuk menyetujui segala kebijakan atau peraturan yang dibuat perseroan terbatas dalam bentuk laporan. Laporan-laporan yang menjadi pokok dari tujuan RUPS ini meliputi:

1. Laporan Atas Kegiatan Perseroan
Kegiatan perseroan yang dilakukan
selama setahun ini harus ada
pelaporannya. Hal ini bertujuan agar
para penanam saham atau investor
sama-sama bisa mengetahui dan
mengecek secara langsung apakah
dalam kondisi yang stabil atau tidak
keuangan yang diinvestasikan pada
perseroan terbatas.

2. Laporan Pelaksanaan:
Untuk laporan pelaksanaan yang
dimaksud di sini adalah laporan
sebagai wujud tanggung jawab
terhadap sosial dan lingkungan. Jadi
dalam upaya pelaksanaan tugas
atau kegiatan perseroan sudah
sesuai dengan aturan dan tidak
melanggar kesepakatan yang telah
dibuat.

3. Laporan Keuangan
Laporan keuangan menjadi hal
pokok bahkan menjadi poin inti dari
diadakannya RUPS ini. Dari laporan
keuangan ini bisa diketahui terkait
laba atau rugi yang didapatkan oleh
perseroan terbatas tersebut.
Kemudian dari adanya laporan
keuangan ini jadi tahu mengenai
perbandingan dengan tahun
sebelumnya. Bukan hanya itu saja
laporan keuangan harus mencakup
semua transaksi yang pernah
dilakukan. Apa saja? Mulai dari l
aporan perubahan modal, neraca
akhir tahun, laporan arus kas dan
catatan penting dari atasan harus
tercantum pada laporan keuangan.

4. Gaji dan Tunjangan ;
Untuk gaji dan tunjangan ini bukan
yang dikeluarkan karyawan tapi lebih
ke dewan komisaris dan anggota
dewan direksi. Dari
diselenggarakannya kegiatan RUPS
jadi lebih terbuka mengenai gaji yang
didapat oleh para anggota dewan
tersebut.

5. Nama Dewan Komisaris dan
Anggota Dewan Direksi :
Pembahasan tentang RUPS juga
memutuskan siapa nama yang akan
menduduki dewan komisaris dan
menduduki anggota dewan direksi.
Semua nama dewan dituliskan dan
diketahui secara saksama dengan
para investor agar jelas dewan yang
bertanggung jawab atas jalannya
kegiatan perseroan terbatas.

6. Rincian Masalah yang Terjadi :
Dalam kegiatan yang dilakukan
perseroan terbatas semuanya harus
terbuka. Tidak boleh ada yang
ditutup-tutupi. Dalam kegiatan RUPS
masalah yang terjadi dan
berpengaruh terhadap kegiatan
usaha perseroan terbatas harus
dilaporkan juga.

RUPS PT Timah Tbk Akankah Merubah Kebijakan:

Kita ketahui bersama PT Timah Tbk perusahaan tambang milik BUMN berkode TINS beberapa hari lagi akan menggelarkan RUPS pada awal bulan April 2021. Hal tersebut diketahui publik setelah perusahaan PT Timah Tbk menyampaikan pengumuman rencana RUPS tahun buku 2020 kepada para pemegang saham dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu yang lalu (17 Februari 2021). Dan ditegaskan oleh Dewan Pengawas Eksekutif Pasar Modal OJK mengatakan pelaksanaan RUPS TINS sesuai dengan peraturan OJK, Peraturan Bursa Efek Indonesia dan anggaran dasar rumah tangga PT Timah Tbk.

Publik pun menunggu hasil laporan-laporan yang disampaikan para jajaran direksi, baik laporan keuangan untung atau rugi, laporan kinerja perusahaan, maupun laporan lain yang dipaparjan oleh jajaran direksi, tentunya sangat mempengaruhi para jajaran direksi dianggap layak atau tidak untuk dipertahankan kembali atau terjadi rotasi, dan bisa jadi adanya penambahan direktorat baru untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mendukung kinerja perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal.

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perombakan jajaran direksinya. Namun semua itu tergantung hasil laporan keuangan dan kinerjanya apakah PT Timah Tbk diposisi yang mendapat untung besar atau justru buntung alias merugi ?

Jajaran Direksi Dan Social License To Operate

Dalam pengamatan penulis beberapa tahun terakhir ini PT Timah Tbk (TINS) dalam melakukan aktifitas exploitasi penambangan berupa pasir timah di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) baik di darat maupun di laut seringkali mendapatkan penolakan atau berpolemik dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga PT Timah Tbk bersama mitra perusahaan yang sudah memiliki izin/memegang SPK namun seringkali tidak bisa melakukan aktifitas penambangan/exploitasi dengan aman dan konduksif atau sesuai dengan harapan.

Hal tersebut banyak faktor dan kendala yang dihadapi oleh PT Timah selaku pemegang IUP dan Mitra Perusahaan selaku pemegang izin/SKP, antara lain dapat penulis uraian ;

Tidak sedikit masyarakat kita di Bangka Belitung yang sudah menguasai lahan terlebih dahulu sebelum PT Timah Tbk sempat melakukan exploitasinya, seperti lahan yang berada didalam IUP PT Timah Tbk yang sudah dijadikan lahan tempat tinggal, perkebunan, budidaya udang dan lain-lain sebagainya.

Selain itu, kerapkali terdengar teriakan masyarakat kita yang menyuarakan keinginan untuk menambang di IUP PT Timah, namun tidak diperbolehkan menambang lantaran standar peralatan penambangan tidak memenuhi standar K3L, dan tidak tahu cara untuk mengurus perizinan dikarenakan tidak mempunyai akses/koneksi ke dalam perusahaan, bahkan pengajuan untuk menjadi mitra perusahaan PT Timah Tbk untuk dapat SPK tidak semudah membalikkan telapak tangan hal itu salah satu penyebabnya tidak mempunyai akses/koneksi didalam perusahaan sehingga masyarakat harus perizinan berbulan-bulan panjang tak kunjung jua ditandatangani.

Sedangkan permasalahan exploitasi penambangan di perairan laut walaupun dalam IUP PT Timah namun tidak dapat dilakukan kegiatan penambangan exploitasinya dikarenakan berada dikawasan daerah tangkapan nelayan.

Belum lagi persoalan kontribusi dana CSR perusahaan untuk masyarakat hanya menyentuh sebagian masyarakat nelayan dan pesisir pantai saja. Sehingga untuk memuluskan aktifitas exploitasi pasir timah di IUP akhirnya PT Timah Tbk terpaksa menggunakan aparat TNI Polri untuk mengamankan IUP baik di darat dan dilaut, sehingga menguras biaya pengeluaran dana operasional yang cukup besar untuk pengamanan aset-asetnya sebagai objek vital negara.

Melihat berbagai contoh permasalah sosial yang diuraikan penulis artinya menjadi tantangan besar buat PT Timah Tbk harus memperbaiki pola kerja yang terkesan ekslusif harus berubah menjadi humanis, dan tentunya harus mempersiapkan jajaran direksi yang layak dan memumpuni yang pantas dapat menyelesaikan permasalahan sosial untuk mendukung target kerja agar tercapai optimal dalam melakukan exploitasi penambangan dengan meminimalisir potensi polemik/konflik dengan masyarakat yang ada.

Barangkali, sudah saat membenahi diri dengan merubah pola kerja dan prilaku kepemimpinan jajaran direksi yang bersikap ekslusif dengan masyarakat, bahkan tanpa pernah turun ke lapisan masyarakat bawah sehingga tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan atau aspirasi masyarakat walaupun hanya sekedar mendengar keluhan/curhat saja.

Dan tidak berlebihan pula jika masyarakat Bangka Belitung atau saya sebagai generasi muda anak negeri Serumpun Sebalai menyampaikan pendapat bahwa sudah saat anak negeri putra-putri terbaik Bangka Belitung yang ada di PT Timah Tbk untuk menduduki jajaran direksi yang mewakili masyarakat Bangka Belitung diberikan kepercayaan khusus untuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat yang menjadi kendala bagi perusahaan dalam akan melakukan exploitasi penambangan di wilayah IUP nya.

Tidak kita pungkiri dengan berjalannya waktu paradigma masyarakatpun terus berubah namun pada dasarnya karakter masyarakat kita sangat baik dan beradab bahkan sangat welcome kepada siapapun, tinggal sejauh mana kita menyelami karakter dan abad masyarakat setempat.

Demikian juga dengan perusahaan harus mempunyai rencana strategis agar tercapai dengan optimal, salah satunya harus berani dan mau perbaiki pola kerja dengan memperhatikan ‘Social License To Operate’ agar PT Timah Tbk sebagai perusahaan tambang yang menjadi kebanggaan Bangsa dan Negara dapat seiring dengan masyarakat Bangka Belitung.

Tuntutan masyarakat pun tidak banyak meminta semoga hasil RUPS PT Timah Tbk selain diperlukan jajaran direksi yang pintar dalam manejemen perusahaan namun tak kalah pentingnya ada jajaran direksi yang cerdas dalam mengelola persoal sosial masyarakat atau yang paham betul dengan Social Licence To Operate.

Sebelum saya mengakhiri penulisan opini ini izin saya memohon maaf jika pendapat saya tidak berkenan bagi pembaca.

Sejatinya tulisan ini disampaikan sebagai kecintaan saya kepada masyarakat Bangka Belitung dan perusahaan PT Timah Tbk agar ke depan tidak ada lagi atau dapat meminimalisir potensi polemik atau konflik dalam mengelola sumber daya alam berupa pasir timah yang saat ini masih menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Bangka Belitung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sandang dan pangan, serta bersama-sama membangun komunikasi dan dapat sinergitas antara PT Timah Tbk dengan masyarakat dapat seiring sejalan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Bangka Belitung.

Tidak ada gading yang tak retak, demikian juga tulisan ini jauh dari kata sempurna namun inilah kepedulianku kepada negeri Serumpun Sebalai dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak lupa saya ucapan terimakasih kepada Redaksi, Pers/Jurnalis yang telah menaikan tulisan di medianya, tetaplah menjadi garda terdepan sebagai corong informasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menjaga NKRI harga mati. ( Palembang, 30 Maret 2021)
Sumber :
– Bientang Maharani Khairunnisa, SH
– Alumni FH Universitas Sriwijaya
– Penerima Beasiswa Bank Indonesia