Beranda NASIONAL PT Kayla Alam Semesta Garap Hutan Lindung

PT Kayla Alam Semesta Garap Hutan Lindung

BERBAGI

Buser24jam.com, Batam :

Hutan lindung seluas 18 hektare disulap PT. Kayla Alam Semesta menjadi kavling siap bangun mengantarkan Direktur PT. Kayla Alam Semesta, Indra May harus duduk di kursi pesakitan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Senin (4/1/21).

Dalam agenda persidangan kali ini jaksa penuntut umum (JPU) Rumondang Manurung yang digantikan oleh Mega Tri Astuti menghadirkan tiga orang polisi kehutanan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batam, La Jaidi bin Lauma, Budi Mulia, Syartomi dan dua orang saksi pengawas PT. Kayla Alam Semesta Rudi Purba, Muhammad Thamrin.

Budi Mulia menceritakan awal mula kejadian bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 melakukan patroli bersama dua rekannya La Jaidi dan Syartomi ke daerah Nongsa. Saat di lokasi melihat ada aktivitas penimbunan oleh PT. Kayla Alam Semesta.

“Mereka melakukan penimbunan di kawasan hutan lindung untuk membuat kavling-kavling,” kata Budi Mulia menjawab pertanyaan jaksa Mega Tri Astuti dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam Taufik Abdul Halim Nainggolan, Dwi Nuramanu, Egi Novita.

Lanjutnya menjelaskan bahwa ada sekitar 18 hektare hutan lindung yang digarap oleh PT. Kayla Alam Semesta. “Dalam kawasan hutan lindung itu ada bakau, jadi bakau-bakau itu yang ditimbun, di lokasi itu juga sudah ada didirikan bangunan oleh PT. Kayla Alam Semesta,” ucapnya.

Ia juga menerangkan ada sekitar 3 unit bangunan di kawasan hutan lindung yang telah dibangun oleh PT. Kayla Alam Semesta. Dengan ada aktivitas tersebut yang dilakukan oleh PT. Kayla Alam Semesta di kawasan hutan lindung maka KPHL Batam telah melakukan teguran. “Ada dua kali teguran yang diberikan kepada PT. Kayla Alam Semesta,” bebernya.

Menurut saksi Syartomi bahwa KPHL Batam telah memasang papan pengumuman yang menerangkan kawasan itu adalah kawasan hutan lindung. “Setelah ada kegiatan itu baru dipasang papan pengumuman itu,” kata Syartomi.

Mendengar jawaban Syartomi ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Taufik Abdul Halim Nainggolan meminta KPHL Batam untuk memasang plang atau papan pengumuman kawasan hutan lindung. “Mohon disampaikan kepada pimpinannya supaya dipasang plang [plang] pemberitahuan bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan lindung. Jangan sampai kejadian tindak pidana seperti ini lagi,” kata Taufik saat memimpin jalannya persidangan.

Dalam kesempatan yang sama saksi yang merupakan pengawas PT. Kayla Alam Semesta, Rudi Purba mengatakan aktivitas penimbunan mulai dilakukan pada tahun 2015. Ada sekitar 27 hektare lahan yang dikerjakan oleh PT. Kayla Alam Semesta. “Setahu saya itu lahan adalah ladang-ladang, kalau hutan lindung yang dikerjakan oleh PT. Kayla Alam Semesta saya tidak mengetahui persisnya,” kata Rudi Purba dalam memberikan keterangan dalam persidangan secara virtual.

Masih dalam penjelasan Rudi Purba setelah dilakukan proses oleh KPHL Batam baru diketahui ada hutan lindung yang tergarap PT. Kayla Alam Semesta. “Dalam pengerjaan lahan itu memang ada menggunakan ekskavator dan buldozer,” ucap Rudi Purba.

Rudi menerangkan bahwa direktur PT. Kayla Alam Semesta adalah Indra. “Saya digaji Pak Indra dan menerima upah lima jutaan,” ujar Rudi Purba.

Rudi Purba juga menambahkan bahwa PT. Kayla Alam Semesta juga sudah ada yang menjual kavling-kavling yang sudah selesai dikerjakan. Ada sekitar seratusan yang sudah terjual oleh PT. Kayla Alam Semesta.

“Kalau sekarang kegiatan penimbunan oleh PT. Kayla Alam Semesta sudah berhenti,” katanya.

Terdakwa perusak lingkungan Direktur PT. Kayla Alam Semesta, Indra May membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa saat persidangan.

Seperti yang diketahui bahwa Indra May didakwa oleh JPU Rumondang Manurung dengan pasal 98 ayat (1) junto pasal 116 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 32 tahun 20009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 junto pasal 116 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 32 Tahun 20009 tentang lerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(JP)

Editor : Efendy Tampubolon