Beranda HEADLINE Perusahaan Penahan Ijazah Karyawan Lapor Polisi, DPRD Riau Akan Panggil Disnakertrans

Perusahaan Penahan Ijazah Karyawan Lapor Polisi, DPRD Riau Akan Panggil Disnakertrans

BERBAGI

PEKANBARU,(Buser24jam.com) – Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy Moh Yatim memastikan akan segera memanggil pihak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans), dan perusahaan kurir yang menahan ijazah mantan pekerja.

Dikatakan dia, pemanggilan dilakukan untuk menyelesaikan kasus penahanan ijazah tersebut. Sebutnya, berdasarkan komunikasi dirinya dan Disnakertrans Riau ini ada persoalan administrasi yang perlu diselesaikan, dan dalam perkembangannya, pengusaha ternyata malah melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum.

“Saya pikir, persoalan ini sudah tidak sehat lagi, kita dari DPRD Riau akan melakukan pertemuan lintas komisi untuk menyelesaikan, kita berdiri tegak untuk rakyat,” ujar Politisi Demokrat ini, Selasa (7/9/21). Katanya, dalam hal ini pihaknya tidak takut dengan bekingan perusahaan tersebut.

Karena, disaat ini perusahaan tersebut dikabarkan merasa kuat karena diduga mendapat beking oleh orang di Jakarta. Lebih lanjut disebutkan dia, pertemuan lintas komisi, kemungkinan dijadwalkan pelaksanaan minggu ini, tetapi jika ada halangan itu mungkin diundur minggu depan.

Diberitakan sebelumnya, warga RT 1, RW 4, Lembah Sari, Kota Pekanbaru, Juli Muardi menjadi korban penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan kurir barang di Pekanbaru. Ijazah SMA Juli ditahan oleh perusahaan tersebut selama dua setengah tahun.

Diceritakan Juli, awalnya dia bekerja di perusahaan tersebut pada Maret 2019, namun setelah 17 hari bekerja nonstop, dia jatuh sakit dan sudah sampaikan izin kepada perusahaan.

Setelah tiga hari izin, pekerjaan Juli ternyata sudah digantikan orang lain. Sehingga, Juli secara otomatis tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Parahnya, Juli tidak menerima satu sen pun gaji selama bekerja 17 hari, dan ijazahnya tidak dikembalikan meski dia sudah meminta.

Dua bulan setelah kejadian tersebut, Juli menjemput ijazahnya namun perusahaan tidak juga memberikan ijazahnya malah meminta uang tebusan Rp 5 juta. Selanjutnya, hal yang sama kembali dilakukan Juli pada enam bulan kemudian.

“Tapi perusahaan tetap meminta tebusan Rp 5 juta, ijazah itu diawal perjanjian kerja dijadikan jaminan supaya saya tidak melarikan barang yang diantar,” ujarnya, Senin (16/8/21).

Setelah dua setengah tahun, Juli melaporkan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), namun ternyata perusahaan tetap bersikukuh untuk tidak menyerahkan ijazah tersebut meski Dinasker sudah melakukan mediasi.**(Yuli)