Beranda ENTERTAINMENT Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Terkait UU Cipta Kerja

Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Terkait UU Cipta Kerja

BERBAGI

Buser24 jam- Pangkalpinang. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengadakan koordinasi penanganan tindak pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel)
dengan tema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana diBidang Kelautan dan Perikanan terkait UU Cipta Kerja” di Novotel Bangka, Jl. Soekarno Hatta, Pangkalpinang Bangka Belitung, Rabu (29/09/2021).

Rakor Penanganan TP di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel dibuka oleh Direktur Penanganan Pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Teuku Elvitrasyah.

Dalam sambutannya Teuku Elvitrasyah mengatakan perlunya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergitas dengan Instansi penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kehadiran UU Cipta Kerja tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyararakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan.

Lebih lanjut Teuku mengatakan
Ditjen. PSDKP memegang peranan sangat strategis untuk mengawal pelaksanaan program kerja MKP, Tantangan – tantangan para penyidik di lapangan yang sangat beragam untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2021 terkait pemberian kewenangan penyidik asal untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang diterangkan Teuku Ditjen PSDKP telah berhasil menuntaskan 144 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan diperiode tahun 2021, untuk provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 2 (dua) kasus yang telah diputus inkrah.

Melalui UU Cipta Kerja diharapkan terjadi peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan. Disisi lain, UU Cipta Kerja memiliki beberapa perubahan baru, terkait dengan penegakan hukum, dimana mereduksi beberapa pasal pengenaan pidana dan menambahkan beberapa pasal terkait dengan pengenaan sanksi administratif.

Berkenaan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja jelas Teuku

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karenanya, diharapkan pada hari ini kita semua dapat memiliki presepsi yang sama dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja tersebut dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. tutup nya

Peserta Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang aparat penegak hukum dari anggota Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan K/L
terkait lainnya, yaitu sebagai berikut:

Kementerian / Lembaga Lainnya

1. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung

3. Direktur Polisi Perairan Laut dan Udara Polda Kep. Bangka Belitung;

4. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung;

5. Ketua Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung;

6. Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung;

7. Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;

8. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang;

9. Kepala Perwakilan Bakamla Provinsi Kep. Bangka Belitung

10.Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang;

11.Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Kep. Bangka Belitung;

12.Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas IV Pangkal Balam;

Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

13.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung;

14.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung

15.Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung;

16.Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

17.Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;

18.Kepala Pangkalan PSDKP Batam;

19.Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat;

20.Kepala SKIPM I Pangkal Pinang;

21.Koordinator Satwas Pangkal Pinang;

22.Koordinator Kelompok Penyidikan, Direktorat Penanganan Pelanggaran;

23.Koordinator Kelompok Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Perikanan,

Direktorat Penanganan Pelanggaran;

24.Koordinator Kelompok Analisa dan Tindak Lanjut, Direktorat Penanganan Pelanggaran;

25.PPNS Perikanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung; dan

26.Pengawas Perikanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Berita ini ditayangkan Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung masih berlangsung. (Mon/Rus)