Beranda Uncategorized Kian Munthe Kritik Kinerja BBPJN II Sumut, Jalan Amblas Sidikalang-Medan Tidak Mengacu...

Kian Munthe Kritik Kinerja BBPJN II Sumut, Jalan Amblas Sidikalang-Medan Tidak Mengacu SE Ditjen Bina Marga

BERBAGI

Buser24jam.com, Sidikalang (Sumut) – Anggota DPRD Dairi, Fraksi Nasdem, Kian Munthe mengkritik kinerja Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II Sumaterea Utara (BBPJN II Sumut), Selamat Rasidi Simanjuntak dalam pelaksanaan perbaikan jalan nasional di KM. 6,5 Panji Bako Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Jalan nasional itu mengalami longsor atau amblas pada Rabu lalu (06/1) sekitar pukul 17.00 Wib, disaat pekerjaan perbaikan akan dimulai.

Kian mengungkapkan kekecewaan kepada Selamat Rasidi Simanjuntak karena pada waktu peninjauan lapangan pada tanggal 07/03/2021 lalu, ia mengatakan bahwa perbaikan jalan hanya memakan waktu selama 3 minggu saja. Padahal faktanya, sudah mau tiga bulan berjalan, pekerjaan juga belum selesai. Ia menuding pelaksanaan pekerjaan seakan mengulur-ulur waktu karena dalam pekerjaannya, pekerja tidak bekerja selama 24 jam walau status telah ditetapkan sebagai akibat bencana alam.

Mirisnya lagi, teknis pekerjaan perkerasaan yang dilaksanakan patut diduga telah mengangkangi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Design Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Ditjen Bina Marga, menyatakan tujuan jelas yakni terlaksananya konstruksi jalan yang dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas sesuai dengan umur rencana.

“Dalam Surat Edaran Ditjen Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Design Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Ditjen Bina Marga menyatakan dengan jelas tujuan terlaksananya konstruksi jalan dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas sesuai dengan umur rencana. Namum, melihat kondisi pekerjaan dilapangan, patut diduga pekerjaan tidak diawasi dengan maksimal sesuai aturan itu,” ujar Kian Munthe sesaat meninjau lokasi, Senin (08/03/21).

Lebih lanjut, Kian anggota Komisi III DPRD ini menambahkan, bahwa struktur perkerasan baru di jalan amblas itu harus berisi ketentuan teknis.
Pertama, struktur perkerasan baru berisi penetapan umur rencana, pemilihan struktur perkerasan, pengumpulan data dan analisis lalu lintas, pertimbangan drainase, desain fondasi, desain perkerasan, pertimbangan aspek pelaksanaan.

Dan kedua; bahwa rehabilitasi perkerasan meliputi analisis lalu lintas untuk perkerasan baru dan rehabilitasi, kondisi perkerasan eksisting, drainase perkerasan eksisting, pemilihan struktur perkerasan, desain tebal overlay, desain rekonstrusi perkerasan hingga masalah pelaksanaan dan kinerja perkerasan.

“Dokumen inilah acuan dalam pelaksanaan pekerjaan desain perkerasan jalan dilingkungan Dirjen Bina Marga KemenPUPR,” Jelas Munthe.

Fakta dilapangan imbuhnya, dalam pelaksaan penimbunan dan perkerasan material yang digunakan PT Wijaya Karya.Tbk yang ditunjuk BBPJN II Sumut sebagai kontraktor utama menggunakan material tanah bercampur batuan. Namum batuan campuran dalam tanah itu hanya mengandung batu gamping ukuran kecil dan tidak ada yang besar. Maka pemahaman awam kita dan masyarakat, hasil timbunan tidak akan kuat menahan beban berat dan rentan mengalami kelenturan atau goyang hingga akhirnya jalan retak.

Disisi lain, ujar Kian Munthe, tinggi badan jalan yang harus ditimbun mencapai belasan meter dari saluran air Box Culvert yang ditanam. Juga jenis jalan adalah pusat kegiatan nasional atau jalan nasional yang menjadi nadi transportasi angkutan barang dan orang antar provinsi Sumut dan ke Nangro Aceh Darussalam.

“Jika melihat pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor PT Wika.Tbk yang telah memiliki bersertifikat ISO 9001 (standar menilai kualitas serta mutu-red), harusnya pelaksanaan struktur perkerasan tidak terkesan asal jadi. Saya tegaskan, patut diduga proyek ini mengindahkan SE Ditjen Bina Marga yang menyatakan bahwa jenis struktur perkerasan baru harus terdiri dari; perkerasan pada permukaan tanah asli, perkerasan pada timbunan dan perkerasan pada galian,” tudingnya.

Munthe mengungkapkan, bahwa selama ini kualitas pekerjaan jalan nasional di Kabupaten Dairi diyakininya memiliki kualitas mutu rendah dan kerap dalam pelaksanaan pembangunannya mengabaikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Preservasi Jalan dan NSPK Lingkungan dan Keselamatan Jalan.

Hal itu, kata dia dapat dilihat dari berapa lama umur manfaat jalan setelah dibangun. Rata-rata semuanya relatif pendek. Dampaknya, hampir semua jalur jalan nasional di Kabupaten Dairi banyak mengalami rusak berat seperti di daerah Lae Renun, Sumbul hingga Lae Pondom perbatasan dengan Kabupaten Karo.

Katanya lagi, sesuai UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dan Permen PU No.19 tentang Persyaratan Teknis dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, kedepan perencanaan jalan di Dairi yang kini menjadi bagian Kawasan Strategis Super Prioritas Pariwisata Nasional sudah seharusnya dibuat terencana dan tersistem dengan baik.

“Kami berharap pengawasan intern dari Kementerian PUPR untuk turun langsung mengecek pelaksanaan pekerjaan di Panji Bako, apakah sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada sesuai SE tersebut,” harap Kian Munthe.

Senada dengan Kian, Ketua Fraksi Hanura DPRD Dairi, Togar Pasaribu juga mengigatkan Bupati Dairi, Eddy KA Berutu untuk lebih ketat mengawasi pelaksanaan perbaikan jalan amblas di Panji Bako.

Menurut Togar, Kepala BBPJN II Sumut, Salamat Rasidi Simanjuntak pernah berjanji pelaksanaan perbaikan hanya memakan waktu tiga minggu, namum hingga berbulan-bulan dan sampai saat ini 8 Maret 2021 belum juga tuntas.

Sementara disisi lain yaitu jalan desa di jalur Dusun Rimobunga-Lae Sirambon dan juga jalur Huta Tingka-KLK Sitinjo yang dipergunakan sebagai jalan alternatif paska perbaikan, kondisinya kini telah rusak parah. Jalan desa itu retak hingga menimbulkan lobang-lobang dan jika tidak diperbaiki dengan segera, maka jalan itu tidak bisa dilewati kendaraan lagi.
“Kerusakan jalan alternatif itu terkesan seolah menjadi tanggungjawab Pemkab Dairi, padahal harusnya dibebankan ke BBPJN II Sumut,” imbuh Togar Pasaribu mengingatkan.

Togar menambahkan, Pemkab Dairi untuk lebih arif dalam mengkaji dan mengambil keputusan dengan memanggil kembali Kepala BBPJN II Sumut untuk berdiskusi mencari solusi terbaik.(Mrs)