Beranda DAERAH Ketua JPKP Sumut Ajukan Judicial Review Ke MA Jakarta Terkait SK BPN...

Ketua JPKP Sumut Ajukan Judicial Review Ke MA Jakarta Terkait SK BPN Nomor 42 dan 44

BERBAGI

Buser24jam.com, Jakarta – Dengan kondisi yang diduga berketidak sesuaian Regulasi dan Peraturan Perundangan Undangan terhadap SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 dan 44/HGU/BPN/2002 berkaitan dengan kata yang tertulis Izin Pelepasan Aset dimohonkan untuk Direvisi menjadi Penghapusan Pembukuan.

Hal ini diduga tidak berkesudahan dengan, UUPA No.5 Tahun 1960 yang saat ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Ketidaksesuaian ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, dan juga Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007.

Serta pihak JPKP mendapatkan kesimpulan yang kuat setelah mempelajari isi dari Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-2431/N.2.1/Gp.2/3/2017 Tertanggal 10 Maret 2017.

Rudy Chairuriza Tanjung selaku Ketua DPW JPKP Sumatera Utara mendaftarkan Judicial Review tersebut ke Mahkamah Agung (MK) dan diterima langsung oleh Bidang Penelahan Berkas Perkara Hak Uji Materi, pada hari Jumat 21 Januari 2022 yang lalu di Gedung Mahkamah Agung.

Pendaftaran Judicial Review inipun dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Maret Samuel Sueken selaku Ketua Umum JPKP saat RAKERNAS JPKP Ke VII di Taman Mini Indonesia Indah Tanggal 15 Januari 2022 yang lalu, yang dihadiri langsung oleh Bapak Moeldoko selaku Pembina JPKP dan juga Kepala Staf Presiden Republik Indonesia.

Dalam hal ini Rudy Chairuriza Tanjung berksempatan menjelaskan sedikit perihal yang menjadi dasar atau acuan dalam pengajuan Judicial Review.

“Apakah HGU yang sudah berakhir masa Izin berlakunya, tidak dapat diberikan izin perpanjangan lagi pada lahan atau tanah tersebut masih menjadi Asset sebuah Perusahaan ?,” kata Rudy Chairuriza.

Sementara dapat dijelaskan bahwa HGU yang telah berakhir dan tidak diberi izin perpanjangan, secara otomatis menyandang status Tanah yang di kuasai Negara.

Ironisya yang hadir di Sumatera Utara, penerima daftar Nominatif untuk lahan bekas HGU (Lahan Dikuasai Negara) harus membayar ganti rugi kepada perusahaan bekas pemegang HGU, dan perusahaan tersebut menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPP) untuk membayar sejumlah uang ganti rugi ke perusahaan bekas pemegang HGU, untuk ganti rugi lahan yang disetorkan ke Nomor Rekening Perusahaan.

Hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan terhadap tidak tegaknya dan kokohnya Regulasi Peraturan Perundangan Undangan berjalan karena SK BPN tersebut diatas diduga tidak berkesesuaian dengan Peraturan Perundangan Undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

“Kita berharap dalam pengajuan Review terkait SK BPN Nomor 42 dan 44 yang kita ajukan bisa terealisasi dengan baik. Tujuanya, agar peraturan seperti SK BPN Nomor 42 dan 44 bisa terlaksana sesuai dengan mekanisme dan Perundang Undangan di Negara yang Kita cintai ini,” terang Rudi, Sabtu (22/01/22).(Mrs/RM)