Beranda ENTERTAINMENT ESDM Daerah Tidak Lagi Miliki kewenangan Pelayanan Pertambangan, Diambil Alih Kementerian ESDM...

ESDM Daerah Tidak Lagi Miliki kewenangan Pelayanan Pertambangan, Diambil Alih Kementerian ESDM Pusat

BERBAGI

Buser24 jam- Pangkalpinang Bangka. Sejak tidak lagi usaha pertambangan di naungi oleh daerah dan diambil alih oleh pusat hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Minetal ( ESDM). Berdasarkan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan berdasarkan PP tahun 2021.

Semua izin usaha pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah diserahkan ke pusat dalam hal ini kementerian ESDM yang akan mengelola semuanya, diterapkan sejak 11 Desember 2020 yang lalu sshingga perizinan berada di pemerintah pusat yang diatur dalam ketentuan Undang undang Minerba pasal 35 berbunyi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah pusat.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supianto mengatakan dengan berdasarkan PP no 5 -6 terkait dengan perizinan berisiko yang mana PP no 6 mengeni investasi daerah dengan kewenangan Provinsi Kabupaten dan kewenangan pusat yang diatur dalam proses perizinan berdasarkan KBLI suatu ESDM yang sudah jelas semuanya dilimpahkan kekementerian pusat berdasarkan PP.5-6 tahun 2021 dengan demikian proses perizinan semua berada di BKPM dan Kementerian ESDM melalui proses perizinan OSS yang tercantum persyaratan perlu diisikan pada sektor bidang yang dimaksud.

Supianto menjelaskan secara perizinan Berusaha diberikan: NIB, IZIN, IUP, IUPK, OPERASI, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan, IUJP, IUP penjualan. Ditetapkan menteri melalui sistem online lalu di oblot di BKPM berkordinasi dengan ESDM sesuai dengan mekanisme perubahan regulasi UU Cipta Kerja. Hal ini pula berkaitan dengan rgulasi di daerah mengacu pada perda no.7 Th 2017 tentang pelayanan perizinan berproses perizinan tetap sama, hanya yang membedakannya online dan oflene.

Supianto meneruskan bahwa untuk di tingkat DPM PTSP saat ini sedang membahas tentang penyesuaian aturan yang ada di kementerian pusat, karena semua pemohon mengajukan OSS tetap di proses di BKPM hingga dapat sertifikasi izin yang dimohon hingga dilakukan pemenuhan komitmen dengan syarat syarat yang dibutuhkan izin yang dikeluarkan efektif memiliki banyak persyaratan sesuai dengan pemenuhan komitmen. Jika di laut terkait dengan izin peraitan dan kalau didarat izin ruang darat. Tentunya ini semua berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan ujarnya.17/3/2021
(FR/wwt)