Beranda Uncategorized Dugaan Adanya Kekurangan Kiloan dan Kuota Pupuk Bagi Pemegang Kartu Tani,Ini Tanggapan...

Dugaan Adanya Kekurangan Kiloan dan Kuota Pupuk Bagi Pemegang Kartu Tani,Ini Tanggapan Ketua Umum YLBI

BERBAGI

Buser24jam, Sukabumi – Menyikapi adanya pemberitaan tentang dugaan adanya kurangnya kiloan pupuk bersubsidi dan kuota kepada para pemegang Kartu Tani mendapatkan reaksi keras dari Ketua Umum Yayasan Lentera berita Indonesia ( YLBI ),pasalnya hal tersebut sudah bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999.

Ketua Umum Yayasan Lentera berita Indonesia,Syamsul Rizal Hidayat. SH,atau yang biasa akrab disapa Abby Rizal kepada awak media mengatakan bahwa apabila memang dugaan tersebut benar,hal tersebut sangatlah disayangkan karena itu jelas sudah bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999,didalam Pasal 7 yang menegaskan tentang Kewajiban pelaku usaha diantaranya,Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

” Ada sekitar 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi yang berkaitan dengan penggunaan alat takar dan timbangan ada 3 ,yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan,Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang
dinyatakan dalam label atau etiket
barang tersebut Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang
sebenarnya,jadi apabila pupuk tersebut ukuran timbangan nya tidak sesuai,berarti Agen dan Distributor Pupuk tersebut sudah menyalahi UU Perlindungan Konsumen,” Ujarnya.

Masih Kata Abby Rizal,kalau memang benar dugaan tersebut kami berharap kepada Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada oknum agen dan oknum Distributor Pupuk tersebut,sehingga para petani yang merupakan konsumen dari pupuk tersebut bisa terpenuhi hak – hak nya dengan mendapatkan berat yang sesuai.

” Kami berharap APH bisa segera turun tangan langsung,agar tidak ada lagi oknum agen dan distributor Pupuk yang nakal,yang mengurangi hak – hak petani sebagai Konsumen,” Pungkasnya.

A1/Ib