Beranda Uncategorized Disdukcatpil Dairi Diberi Kemudahan Mengakses Data Nomor Induk Kependudukan Kepada 6 OPD

Disdukcatpil Dairi Diberi Kemudahan Mengakses Data Nomor Induk Kependudukan Kepada 6 OPD

BERBAGI

Buser24jam.com, Sidikalang (Sumut) – Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diberi kemudahan untuk mengakses data Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Disdukcatpil Dairi. Kemudahan tadi tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuatkan tersendiri sebagai amanat Permendagri No 102 Tahun 2019, tentang Pemberian Hak Akses Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

“Dalam PKS ini, Dinas Dukcapil dapat memfasilitasi OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh hak akses data dan pemanfaatan data kependudukan melalui data warehouse terpusat dari Direktorat Dukcapil Kemendagri,” sebut kadis Dukcatpil Deddy Situmorang, Jumat (26/02).

Deddy mèrinci enam PKS dengan pimpinan OPD tadi diantaranya, dinas Sosial Drs Parulian Sihombing, Dinas Pendidikan Drs Jonni Waslin Purba, Dinas Kesehatan Dr Ruspal L R Parluhutan Simarmata, Badan Pendapatan Daerah Harryson F Sirumapea, dinas PMPTSP Naker oleh Drs Marisi Sianturi dan Direktur RSUD Sidikalang Dr Sugito Panjaitan.

“Dengan pemberikan hak akses ini, 6 OPD ini dapat mencek data kependudukan yang diperlukan untuk selanjutnya dipergunakan sebagai validasi atau verikasi data dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Seperti Dinas Sosial, dalam menyalurkan bantuan program sembako, dapat mencek data-data kependudukan secara lengkap yang akan menerima bantuan, sehingga mengurangi kesalahan maupun error data ketika data yang akan di kirim ke Kementerian Sosial. Data ini sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam mengentrian data,” tegas Deddy.

Drs Parulian Sihombing mengatakan sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas inovasi dan upaya Dinas Dukcapil dalam memfasilitasi Dinas Sosial dalam menfasillitasi dalam penggunaan data kependudukan. Menurutnya, sebelum ini, terkait data kependudukan tidak real time, sehingga pihaknya kesulitan dalam melakukan sikronisasi data untuk data kependudukan.

“Belum lagi permasalahan operator dalam mengentry data kependudukan satu desa yang terdiri dari angka dan huruf ke aplikasi SIKS_NG dengan hasil error yang tinggi menyebabkan data tersebut dikembalikan pihak Kementerian Sosil. Semoga melalui PKS ini, data kependudukan yang kami perlukan, benar-benar bermanfaat,” kata Parulian dengan optimis. (Mrs)