Beranda FAKTA & PERISTIWA Desa Blok 10 kecamatan Dolok Masihul Tidak Disiplin Dalam Berkerja dan Abaikan...

Desa Blok 10 kecamatan Dolok Masihul Tidak Disiplin Dalam Berkerja dan Abaikan Sistem Pelayanan

BERBAGI
Sergai,Buser24Jam.com:
Untuk mewujutkan terciptanya Kesejahteraan bagi masyarakat dari tingkat Desa dan Pemerintah yang paling Utama ialah menumbuh kembangkan sistem pelayanan Publik yang bergerak  dibidang pelayan Administrasi maupun individualisasi, agar kedepanya sistem pelayanan tersebut tidak menjadi beban dikarena minimnya pelayanan dan menumpuknya berbagai kegiatan sehingga salah satu tugas yang paling utamapun bisa di abaikan.
Seperti yang terjadi baru-baru ini di salah satu desa yang berada di kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang mana Aparatur Desa yang seharusnya dapat memberikan contoh kepada khalayak orang banyak dan dapat juga menjadi suatu kebanggaan bagi warga Desa dikarenakan baiknya sistem pelayanan, tetapi Sepertinya malah kebalikanya terasa mengecewakan.
Saat Awak media datang di desa Blok 10 yang sedang melakukan Aktifitas dari mulai pukul 07:30 sampai 9:30 wib belum ada satu aparatur Desa yang terlihat masuk kantor melainkan pesuruh kantor yang Sedang  bertugas membuka dan menutup, dan membersihkan kantor.
Saat awak media kompirmasi salah satu warga desa yang tidak mau disebut namanya kalau itu sudah biasa terjadi tegasnya kepada awak media.
Saat di kompirmasi kepada pihak kecamatan tentang hal tersebut melalui pesan singkat wasthap (03/03/2021) yang di tujukan langsung kepada pak camat  namun tidak ada balasan.
Dalam hal tentang pemasangan plank informasi APBDes 2020 yang tidak tampak terpasang di beberapa desa bahkan ada desa juga yang belum membuatnya .
Dalam suatau penataan badan  Pemerintahan yang bersih Adil dan Transparan sangat diperlukan dan Pentingnya keterbukaan Upaya untuk Menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan Seperti yang di Atur dalam pasal 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, dan agar juga dapat terhindar dari Dugaan-dugaan penyalahgunaan Anggaran dalam Bentuk Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Terpantau dari berbagai kegiatan melalui plank informasi penggunaan anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes) yang mengeluarkan biaya anggaran yang sangat besar yang di ambil dari Anggaran Dana Desa (DD)APBN dan Anggaran Dana Desa (ADD) APBD Semua itu hanya Untuk Desa Termasuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, dan tambahan dana operasional yang di masukkan dalam anggaran, Perlu juga di ingat Negara Republik Indonesia Menganut sistem Dari rakya,Oleh rakyat, dan Untuk rakyat di mana rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi konsep ini merupakan pelayanan Publik, Sebagai mana yang sudah di atur dalam konstitusi Negara.(BN)