Beranda FAKTA & PERISTIWA Bupati Karo Diminta Evaluasi Dan Ganti 8 Pimpinan SKPD Penyumbang SILPA 175

Bupati Karo Diminta Evaluasi Dan Ganti 8 Pimpinan SKPD Penyumbang SILPA 175

BERBAGI

Buser24Jam.com,Karo:
Tidak terserapnya anggaran Rp. 175 Miliar tahun anggaran 2020 menimbulkan banyak tafsiran dikalangan pemerhati pembangunan kabupaten karo.Salah satunya dari organisasi kewartawanan Korp Wartawan Senior Indonesia (KOSWARI), Pelita Monal Ginting ,SPd yang merupakan sekretaris dari organisasi tersebut.

“Kegagalan penyerapan anggaran di ahir tahun anggaran tidak terlepas dari kurang mampunya SKPD membuat perencanan matang sebelum dilakukan pengusulun untuk dilakukan pengesahan anggaran tersebut oleh pihak legeslatif. Apalagi Pimpinan disuatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,tidak bisa mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan , Pimpinan seperti ini sangat layak sekali untuk di evaluasi kedudukannya sebagai pimpinan OPD,” kata Sekretaris Koswari, Minggu (8/8/2021) di Kabanjahe kepada sejumlah media.

Jika diperhatikan, kita bisa melihat saat ini banyak jalan dan fasilitas publik di Karo yang rusak, tentunya hal ini sangat melukai hati rakyat,” tambahnya.

Terkait hal ini Pelita meminta Bupati harus mengevaluasi terjadinya Silpa yang cukup besar tersebut. Selain itu diminta menuntut kepala OPD untuk bekerja lebih maksimal dalam mengeksekusi program-program kerja yang telah direncanakan dan punya pemikiran kreatif untuk kesejahtraan rakyat.

Hal senada juga disampaikan sekretaris Persadaan Jurnalis Tanah Karo (PJTK), Marko S Keloko, SH mengatakan kegagalan penyerapan anggaran yang jumlahnya Rp.175 Miliar itu, dapat memicu multi tafsir dalam penunjukan pimpinan SKPD oleh Bupati dan wakil Bupati terdahulu yang pemilihannya bukan berdasarkan kemampuan atau kwalitas.

“Kegagalan penyerapan anggaran ini sangat disayangkan.Apalagi saat ini kita sedang berjuang mengalahkan keganasan penyebaran covid 19 yang sudah merusak tatanan perekonomian kita, seandainya anggaran yang jumlahnya sangat fantastis itu terserap secara utuh, terwujud dalam bentuk fisik yang akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit itu. Pastinya pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik, sekaligus masyarakat Karo akan dapat menikmati pembangunan itu, “ujar MS.

“Agar pimpinan OPD yang tidak kompeten dan lamban harus diganti dengan sistem lelang jabatan yang terbuka, yang paling penting pemerintahan Karo harus dijalankan dengan partisipatif, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Edy Surianta Surbakti ,M .Pd yang diketahui salah satu penyumbang SILPA tahun anggaran 2020 yang jumlahnya mencapai RP, 38 miliar itu, tidak bersedia memberikan keterangan, apa apa saja penyebab terjadinya silpa di dinas yang dia pimpin itu. WA wartawan hanya dibaca dan ketika ditanya kapan bisa jumpa untuk dikonfirmasi, tidak ada jawaban hingga saat ini.(Dewi)